Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementan: Tidak Benar Stok Beras Menipis

image-gnews
Stok CBP di Bulog rekomendasi dari Rakortas adalah 1 - 1,5 juta ton. Saat ini CBP di Bulog 1,485 juta ton, dan akan terus bertambah.
Stok CBP di Bulog rekomendasi dari Rakortas adalah 1 - 1,5 juta ton. Saat ini CBP di Bulog 1,485 juta ton, dan akan terus bertambah.
Iklan
INFO NASIONAL — Menanggapi sorotan dan statement pengamat yang menyatakan ketersediaan stok pangan, terutama stok beras mulai menipis pada Juni 2020, Kementerian Pertanian menilai masyarakat tidak perlu terkecoh dengan informasi tidak berdasar tersebut. 
 
"Stok CBP di Bulog rekomendasi dari Rakortas adalah 1-1,5 juta ton. Saat ini CBP di Bulog 1,485 juta ton, dan akan terus bertambah," kata Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Risfaheri, di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Senin, 8 Juni 2020.
 
Secara rinci Risfaheri mengatakan stok beras di masyarakat berada di Bulog, penggilingan, pedagang, Horeka, dan rumah tangga. Data terbaru stok beras minggu ke 1 Juni 2020, meliputi Bulog 1, 485 juta ton, penggilingan 1,363 juta ton, pedagang 0,730 jt ton, dan stok cukup besar ada di Horeka dan rumah tangga. 
 
"Data pengadaan beras Bulog per 8 Juni 2020, juga masih terus berlangsung. Setidaknya ada 21.667 ton beras telah terserap," ujarnya menambahkan. 
 
Terkait luasan sawah dan panen yang akan berlangsung hingga akhir tahun, Kementan terus melakukan monitoring dan analisa ketat, dengan menggunakan data metode KSA BPS.
 
"Masa tanam II sudah dimulai, insyaallah beras bagi masyarakat akan tercukupi. Tidak perlu risau dan panik. Beras aman hingga akhir tahun," kata Risfaheri. 
 
Menurut perhitungan KSA BPS, bulan Juni 2020 luasan lahan panen 742 ribu hektare, dengan produksi gabah mencapai 3,39 juta GKG atau setara 1,95 juta ton beras. Secara kumulatif tahun 2020 per bulan Juni, total luasan lahan panen mencapai 5,829 juta hektare, dan beras tersedia 16,8 juta ton. 
 
Dengan konsumsi beras nasional sebesar 2,47 juta ton per bulan, maka stok beras nasional secara kumulatif masih surplus 7,71 juta ton. 
 
"Kita semua sudah sepakat satu data pertanian, jadi jangan ada pihak mengklaim punya data yang lebih akurat dari data BPS. Apalagi misalnya data tersebut hanya data on desk review. Data kami data bersama K/L dengan dukungan data spasial satelit," tuturnya. (*)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.