141 Tenaga Kerja Asing Cina yang Pulang Nonreaktif Covid-19

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Potongan gambar video TKA RRT yang viral di media sosial dan grup WhatsApp yang keluar dari salah satu pintu di Bandara Haluoleo, Minggu, 15 Maret 2020. ANTARA

    Potongan gambar video TKA RRT yang viral di media sosial dan grup WhatsApp yang keluar dari salah satu pintu di Bandara Haluoleo, Minggu, 15 Maret 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Para tenaga kerja asing asal Tiongkok yang dipulangkan melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang berangkat dalam keadaan nonreaktif Covid-19.
    "Berdasarkan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), mereka dipulangkan dalam keadaan sehat dan tidak reaktif terhadap COVID-19,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2020.

    Kepulangan mereka diawasi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, dikawal aparat kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, dan KKP. Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pemulangan mereka.

    Sebanyak 190 pekerja asing asal Tiongkok dipulangkan ke negaranya setelah masa kontrak kerja mereka di Indonesia habis. “Pemulangan mereka dibagi dalam dua kelompok terbang,” ujar Arvin.

    141 orang di antara mereka diterbangkan dengan pesawat carter Cambodia Airways Rabu, 20 Mei 2020. Sedangkan 49 orang lainnya akan dilakukan hari ini, 22 Mei dengan pesawat yang sama.

    Pada kloter pertama, para tenaga kerja asing dari Cina menjalani pemeriksaan keimigrasian dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 lebih dulu. Mereka juga mengenakan pakaian pelindung diri (APD) lengkap.

    Dari hasil pemeriksaan keimigrasian, kata Arvin, tidak ditemukan adanya pelanggaran apa pun. Perusahaan selaku sponsor, bertanggung jawab atas keberadaan tenaga kerja asing itu, mulai dari kedatangan, saat bekerja, hingga kepulangan ke Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.