Ma'ruf Amin: Masyarakat Wajib Taat Aturan Tidak Mudik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan mengarahkan kendaraan untuk keluar Tol Cikarang Barat, di ruas Tol Cikampek, Jawa Barat, Ahad, 26 April 2020. Larangan mudik telah dimulai sejak Jumat, 24 April 2020. ANTARA/Saptono

    Petugas gabungan mengarahkan kendaraan untuk keluar Tol Cikarang Barat, di ruas Tol Cikampek, Jawa Barat, Ahad, 26 April 2020. Larangan mudik telah dimulai sejak Jumat, 24 April 2020. ANTARA/Saptono

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat menaati larangan mudik yang diatur oleh Pemerintah. Larangan mudik ini diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah-daerah.

    "Mudik ini berbahaya dan Pemerintah sudah melarang. Maka, kita wajib taat untuk tidak mudik demi kemaslahatan semua, bahkan juga kemaslahatan keluarga kita yang ada di kampung," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Senin, 27 April 2020.

    Dengan patuh terhadap larangan tersebut, kata Ma'ruf Amin, upaya Pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 akan semakin cepat tuntas.

    Apabila masyarakat nekat untuk mudik, kata Ma'ruf, bahaya penyebaran virus Corona akan sulit dikendalikan.

    Penyebaran COVID-19 ke daerah-daerah juga makin meningkat seiring dengan banyaknya perantau yang kembali ke kampung halaman karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota-kota besar.

    "Buktinya, di beberapa daerah yang tadinya tidak ada (kasus) Corona, sekarang terjadi penyebaran karena adanya pergerakan dari daerah-daerah pusat penyebaran corona di kota-kota besar, terutama Jakarta dan sekitarnya, ke kampung-kampung melalui orang yang mudik," katanya.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.