TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah tak hanya menyampaikan perkembangan jumlah kasus positif Covid-19. "Tapi juga harus menyampaikan besar dana yang digunakan untuk menanggulangi," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah melalui telekonferensi daring pada Kamis, 9 April 2020.
Menurut Wana, dengan tidak adanya transparansi kepada publik ihwal keuangan penanganan, maka akan ada ada potensi korupsi.
Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan, pun menyebut ada enam masalah yang bisa menjadi potensi terjadinya korupsi bantuan sosial.
"Satu, pendataan dilakukan serampangan. Dua, penerima bantuan yang salah sasaran. Lalu, penggelapan dana bantuan, kemudian jumlah bantuan yang tidak sesuai saat diterima, pungutan liar yang dilakukan pembagi bantuan, double pembiayaan, serta permainan harga alat kesehatan" kata Misbah.
ICW dan FITRA mendesak pemerintah untuk membuat line item khusus anggaran penanganan Corona sebagai bentuk transparansi anggaran, serta membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh.
"Libatkan masyarakat sipil terutama untuk program socail safety net. Dan juga buat portal pengaduan masyarakat, serta melakukan sinkornisasi kebijakan anggaran pusat, daerah, dan desa," ucap Misbah.
