Koalisi Minta Pemerintah Paparkan Anggaran Penanganan Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Papan reklame digital terkait pencegahan virus Corona atau COVID-19 terpasang di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai virus Corona atau COVID-19 efektiv pada Jumat, 10 April 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Papan reklame digital terkait pencegahan virus Corona atau COVID-19 terpasang di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai virus Corona atau COVID-19 efektiv pada Jumat, 10 April 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah tak hanya menyampaikan perkembangan jumlah kasus positif Covid-19. "Tapi juga harus menyampaikan besar dana yang digunakan untuk menanggulangi," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah melalui telekonferensi daring pada Kamis, 9 April 2020.

    Menurut Wana, dengan tidak adanya transparansi kepada publik ihwal keuangan penanganan, maka akan ada ada potensi korupsi.

    Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan, pun menyebut ada enam masalah yang bisa menjadi potensi terjadinya korupsi bantuan sosial.

    "Satu, pendataan dilakukan serampangan. Dua, penerima bantuan yang salah sasaran. Lalu, penggelapan dana bantuan, kemudian jumlah bantuan yang tidak sesuai saat diterima, pungutan liar yang dilakukan pembagi bantuan, double pembiayaan, serta permainan harga alat kesehatan" kata Misbah.

    ICW dan FITRA mendesak pemerintah untuk membuat line item khusus anggaran penanganan Corona sebagai bentuk transparansi anggaran, serta membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh.

    "Libatkan masyarakat sipil terutama untuk program socail safety net. Dan juga buat portal pengaduan masyarakat, serta melakukan sinkornisasi kebijakan anggaran pusat, daerah, dan desa," ucap Misbah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.