Firli KPK Minta Kepala Daerah Tak Takut Pakai Anggaran Corona

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan kinerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Rapat tersebut membas rencana kinerja KPK tahun 2020, pengelolaan SDM, tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangKPK serta sinergitas koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan kinerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Rapat tersebut membas rencana kinerja KPK tahun 2020, pengelolaan SDM, tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangKPK serta sinergitas koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri meminta kepala daerah tidak takut menggunakan anggaran untuk menangani virus Corona. Menurut Firli, kepala daerah tak perlu takut asalkan melakukan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

    “KPK minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana,” kata Firli saat mengikuti rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah, serta Bupati dan Walikota melalui konferensi video, Rabu, 8 April 2020. Rapat juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Dalam rapat itu, Firli juga membolehkan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara swakelola. “Selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola,” kata Firli.

    Firli berkata di tengah situasi darurat, wajar terjadi kenaikan harga barang dan jasa terkait penanganan Covid-19. Meski begitu, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik.

    “Pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dengan cara mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik tersebut,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.