Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siti Nurbaya Didesak Masukkan Lagi Kayu Ulin ke Daftar Dilindungi

image-gnews
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Siti Nurbaya kembali dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri KLHK dalam Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Subekti
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Siti Nurbaya kembali dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri KLHK dalam Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemerhati lingkungan, Auriga Nusantara, mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengembalikan status kayu Ulin dan tanaman pohon langka lainnya menjadi tanaman dilindungi.

Direktur Media dan Komunikasi Auriga Nusantara Syahrul Fitra mengatakan langkah Siti Nurbaya mengeluarkan kayu ulin dari daftar tanaman dilindungi hanya akan memuluskan upaya pengusaha untuk menebang pohon langka.

"Saat Ulin dilindungi saja banyak yang melakukan pembalakan, apalagi tidak dilindungi. Hasil pantauan kami, perusahaan banyak menebang Ulin,” kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Maret 2020.

Pada akhir 2018, Menteri Siti menerbitkan Peraturan Menteri KLHK Nomor 106 tahun 2018. Beleid ini mengeluarkan sepuluh jenis tanaman dari daftar dilindungi. 

Sepuluh tanaman itu adalah Palahlar Nusakambangan, Palahlar Mursala, Kokoleceran, Kayu Ulin, Upan, Damar Pilau, Kayu Besi Maluku, Medang Lahu, Kempas Kayu Raja, dan Kempas Malaka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Desakan agar Siti kembali memasukkan Ulin dalam daftar tanaman dilindungi juga diperkuat oleh munculnya petisi di change.org. 

“Dari 10 jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar tumbuhan dilindungi tersebut 8 jenis di antaranya memiliki tingkat keterancaman tinggi," kata Ragil Satriyo, pihak yang memulai petisi daring untuk mendesak Siti Nurbaya membatalkan kebijakan ini.

Ragil memulai petisi ini di laman change.org dengan #UlinDiambangPunah. Petisi yang dimulai oleh Ragil, telah mendapatkan tiga ribu dukungan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

9 jam lalu

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

Indonesia mendorong peran para pihak dalam kontribusi NDC melalui Kerjasama Luar Negeri tanpa transfer unit karbon ke luar negeri


KLHK: Atasi Polusi Udara, 230 Perusahaan Jadi Target Pengawasan

1 hari lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
KLHK: Atasi Polusi Udara, 230 Perusahaan Jadi Target Pengawasan

KLHK aktif melakukan monitoring, pengawasan serta penindakan kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan polusi udara di Jabodetabek.


LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

2 hari lalu

LBH Padang daftarkan gugatan pelanggaran PLTU Ombilin di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

Gugatan ini perihal pelanggaran operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat.


KLHK Serahkan Tersangka Perusakan Hutan ke Kejaksaan Negeri Bone

4 hari lalu

Ilustrasi: Titik kebakaran hutan atau hotspot di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (Antara/HO Pusdalops Kabupaten PPU)
KLHK Serahkan Tersangka Perusakan Hutan ke Kejaksaan Negeri Bone

Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus perusakan hutan lindung ke Kejari Bone.


AHY Akui Tumpang Tindih Kebijakan dengan KLHK Hambat Reforma Agraria

4 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Akui Tumpang Tindih Kebijakan dengan KLHK Hambat Reforma Agraria

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akui tumpang tindih kebijakan jadi salah satu hambatan pelaksanaan program Reforma Agraria


Penyembelihan Hewan Kurban Saat Idul Adha, Fakultas Peternakan UNS: Pastikan 3 Saluran Terputus

6 hari lalu

Sapi kurban jenis simental dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disembelih saat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Masjid Istiqlal, Sabtu, 15 Juni 2024. Foto: TEMPO/Afron Mandala Putra
Penyembelihan Hewan Kurban Saat Idul Adha, Fakultas Peternakan UNS: Pastikan 3 Saluran Terputus

KLHK sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri LHK tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik.


DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

8 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan keterangan pers usai menghadiri Reforma Agraria Summit oleh Kementerian ATR/BPN. Acara ini digelar pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Tempo/Adil Al Hasan
DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 membahas empat isu utama.


KLHK Limpahkan Empat Pengusaha Tambak Udang Tersangka Perusakan Lingkungan Karimunjawa ke Kejaksaan

8 hari lalu

Foto udara tambak udang vaname intensif di sekitar area hutan mangrove tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
KLHK Limpahkan Empat Pengusaha Tambak Udang Tersangka Perusakan Lingkungan Karimunjawa ke Kejaksaan

Limbah tambak udang dinilai merusak perairan Karimunjawa sehingga berdampak pada aktivitas wisata dan terumbu karang.


Dari Mangrove Sampai Kebun Alpukat, Ini 10 Penerima Kalpataru 2024

16 hari lalu

Menteri LHK Siti Nurbaya (tengah) berfoto bersama para penerima Kalpataru 2024 di Jakarta, Rabu (5/6/2024) (ANTARA/Prisca Triferna)
Dari Mangrove Sampai Kebun Alpukat, Ini 10 Penerima Kalpataru 2024

Penerima Kalpataru 2024 tersebar dari Jakarta sampai Papua Barat, dari Profesor Mangrove hingga pekebun alpukat.


Lindungi Badak Ujung Kulon, KLHK Beberkan Peningkatan Keamanan yang Sudah Dilakukan

17 hari lalu

Dua ekor Badak Jawa langka terlihat oleh CCTV di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten, Indonesia pada 27 Maret 2021. KLHK/via REUTERS
Lindungi Badak Ujung Kulon, KLHK Beberkan Peningkatan Keamanan yang Sudah Dilakukan

KLHK mengungkapkan, tantangan dalam konservasi badak jawa bukan hanya perburuan liar.