Pernah 'Kepleset', Kepala BPIP Putuskan Puasa Bicara di Publik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, memutuskan untuk puasa bicara selama setahun guna menghindari kesalahan mengeluarkan pernyataan di publik.

    "Kira-kira setahun lah, saya belajar dulu. Semua yang permulaan kan sulit ya. Harus belajar dulu, mengamati-amati dulu," kata Yudian, di Kompleks Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu, 29 Februari 2020. "Nanti rencananya kalau ada gini wawancara harus pakai draf agar saya tidak kepleset . Ini demi kebaikan republik." 

    Ia juga mengatakan telah mendapat imbauan dari DPR agar menggunakan naskah tertulis yang disiapkan humas sebagai panduan saat menyampaikan pernyataan di depan publik.

    "Itu yang namanya kalau dalam Islam amar ma'ruf nahi munkarAmar ma'ruf itu DPR memerintahkan kepada saya melakukan yang baik-baik. Kalau di depan publik pakai draft gitu, pakai humas kaya gitu jadi subjektivitas saya tidak terlalu menonjol," kata dia.

    Yudian pernah menjadi sorotan saat menyebut bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Pernyataan itu memancing riak. Bahkan beberapa organisasi mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Yudian. 

    Kepada Tempo, Yudian menganggap, reaksi masyarakat atas pernyataannya tentang agama dan Pancasila menandakan perlu ada tukar pikiran dan masukan.

    Dia menilai masyarakat salah memahami konteks pernyataannya. Rektor UIN Sunan Kalijaga itu mengatakan bahwa agama bukanlah musuh Pancasila.

    Menurut Yudian Wahyudi, musuh Pancasila adalah perilaku orang-orang berpikiran ekstrim yang mempolitisasi agama dan menganggap dirinya mayoritas. “Agama direduksi hanya pada poin kecil yang mereka mau, menutup yang lain. Nah, kelompok ini pada kenyataannya di masyarakat minoritas, tapi mereka mengklaim mayoritas," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.