Dirut PT Jakarta Propertindo Membenarkan Diperiksa KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto (kiri) dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Doni Monardo (kanan) meninjau area pembangunan jalur Jalasena di Pantai Kita dan Pantai Maju, PIK, Jakarta, Ahad, 23 Desember 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto (kiri) dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Doni Monardo (kanan) meninjau area pembangunan jalur Jalasena di Pantai Kita dan Pantai Maju, PIK, Jakarta, Ahad, 23 Desember 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020. Ia mengaku datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyelidik.

    Usai diperiksa, Dwi Wahyu enggan berkomentar ihwal pemeriksaan dirinya terkait dengan kasus apa. "Wah itu off the record, jangan, enggak boleh. Tadi saya sudah tanda tangan masih rahasia," kata dia.

    Dwi Wahyu hanya membenarkan bahwa ia tengah diperiksa untuk perkara penyelidikan. "Ini masih permintaan keterangan di penyelidikan kok," ucap dia.

    Dwi Wahyu pun langsung bergegas berjalan keluar sambil menghindar dari sejumlah jurnalis. Ia tetap tak buka suara sampai sebuah mobil datang menjemputnya.

    Padahal, nama Dwi Wahyu tak ada dalam daftar pemeriksan yang disebarkan KPK pada hari ini, 28 Februari 2020.

    Tempo telah menghubungi pihak KPK untuk meminta konfirmasi, namun tak ada respon hingga berita ini diturunkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.