KPK Sebut Penyelidikan Sumber Waras dan Century Tak Dihentikan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sepuluh tersangka baru tersebut adalah: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, M Nasir, pejabat pelaksana teknis kegiatan Tirtha Adhi Kazmi, dan delapan kontraktor Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Viktor Sitorus dan Suryadi Halim. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sepuluh tersangka baru tersebut adalah: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, M Nasir, pejabat pelaksana teknis kegiatan Tirtha Adhi Kazmi, dan delapan kontraktor Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Viktor Sitorus dan Suryadi Halim. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus Sumber Waras dan Bank Century tak dihentikan. Selain dua perkara ini, KPK juga menyebut penyelidikan korupsi divestasi Newmont di Nusa Tenggara Barat dan perkara yang menjerat RJ Lino juga masih jalan.

    "Bukan di NTB, bukan RJL, bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta, 20 Februari 2020.

    KPK sedang menjadi sorotan karena menghentikan penyelidikan 36 kasus. Ali enggan merinci 36 kasus yang telah dihentikan penyelidikannya oleh KPK. 

    KPK menyebutkan sejumlah kasus itu di antaranya terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, Badan Usaha Milik Negara, aparat hukum, kementerian dan DPR serta DPRD.

    Ali mengatakan penghentian penyelidikan ini dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 Undang-Undang KPK. 

    Ia menjelaskan proses penyelidikan ialah upaya untuk menemukan unsur pidana dalam sebuah peristiwa sehingga bisa dinaikan ke tahap penyidikan.

    Karena itu, dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan. "Jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," ujar dia.

    Ali melanjutkan penghentian perkara di tahap penyelidikan adalah hal wajar. Dalam lima tahun terakhir, KPK telah menghentikan penyelidikan untuk 162 kasus. "Penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab," kata dia.

    Adapun alasan KPK menghentikan 36 penyelidikan kasus ialah, sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011, 2013 dan 2014; dan selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.