Selain Harun Masiku, Imigrasi Kecolongan 120 Ribu Data Penumpang

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pria yang diduga Harun Masiku menggunakan kaos lengan panjang biru tua serta celana dan sepatu sport hitam, dan menenteng tas seukuran laptop dan kantong belanja. Istimewa

    Pria yang diduga Harun Masiku menggunakan kaos lengan panjang biru tua serta celana dan sepatu sport hitam, dan menenteng tas seukuran laptop dan kantong belanja. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim gabungan bentukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut bukan cuma Harun Masiku yang tak tercatat oleh sistem keimigrasian gara-gara kesalahan sistem.

    Tim juga menemukan 120.661 penumpang di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta yang datanya tidak terkirim ke server pusat.

    "Diketahui sejak 23 Desember 2019 sampai 10 Januari 2020 terdapat 120.661 data perlintasan orang dari Terminal 2F tidak terkirim ke server lokal dan server Pusdakim di Ditjen Imigrasi, termasuk Harun Masiku," kata anggota tim Syofian Kurniawan dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta, hari ini, Rabu, 19 Februari 2020.

    Syofian juga Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

    Menurut Syofian, transfer data perlintasan orang di Terminal 2F terputus setelah dilakukan peningkatan Sistem lnformasi Manajemen Keimigrasian pada 23 Desember 2020.

    Perusahan vendor sistem tersebut, dia melanjutkan, lupa menghubungkan data perlintasan pada komputer di konter Terminal 2F dengan server lokal Bandara Soekarno-Hatta dan server di Pusat Data Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi.

    Masalah pun muncul karena kesalahan konfigurasi Uniform Resource Locator (URL).

    Syofian menerangkan bahwa perbaikan sistem baru dilakukan pada 10 Januari 2020. Selanjutnya, data kedatangan itu baru terkirim ke server pusat pada 19 Januari 2020.

    Hal tersebut yang menurut tim menjadi penyebab mengapa Harun Masiku tiba di Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020 tapi tidak terdeteksi.

    Ia mengatakan bahwa tim merekomendasikan kepada Kemenkumham untuk segera melakukan perbaikan sistem informasi keimigrasian.

    Tim, menurut Syofian, tak punya wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak vendor.

    Tim juga tak mengomentari potensi bahaya yang muncul akibat tidak terdeteksinya orang-orang dari luar negeri ke Indonesia. Syofian menuturkan tim akan menyerahkan keputusan tindak lanjut hasil investigasi kepada Menteri Yasonna.

    "Kewenangannya di Pak Menteri," ucap Syofian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.