PNS Pensiun Dapat Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Tjahjo Kumolo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tjahjo Kumolo tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Tjahjo Kumolo tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan tak pernah mengusulkan agar PNS yang pensiun mendapat uang Rp 1 miliar.

    Ia mengatakan uang pensiun yang dimaksud adalah bagaimana PT Taspen mengelola iuran bulanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga PNS akan punya pegangan uang besar setelah purna tugas.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berharap PT Taspen mengelola iuran tabungan ASN dengan baik. Sehingga ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah yang signifikan.

    “Syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya bisa mencapai 1 miliar, yang merupakan hasil dari iuran tabungan pegawai yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Februari 2020.

    Tjahjo menjelaskan pembicaraan ini dilakukan karena pengelolaan keuangan PT Taspen saat ini dinilai dalam kondisi sehat. Tjahjo berharap agar pengelolaan iuran ASN bisa dilakukan dengan baik sehingga nantinya ASN bisa memperoleh jumlah tabungan secara maksimal saat pensiun kelak.

    Menurut Tjahjo, visi misi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berkaitan reformasi birokrasi, tak sekedar memikirkan penyederhanaan birokrasi namun juga memikirkan kesejahteraan ASN, termasuk tunjangan serta tabungan ASN kelak saat pensiun.

    "ASN yang dari awal kerja sampai akhir masa kerja dengan bekerja secara maksimal dan dengan iuran bulanan yang diperhitungkan yang dikelola oleh Taspen, sehingga ASN mendapatkan dana tabungan pegawai yang diberikan Taspen secara maksimal syukur bisa mencapai 1 milyar," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.