Anggota Tim Diminta Teken Surat Rahasiakan Isi Draf Omnibus Law

Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

TEMPO.CO, JakartaKomisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih mengungkapkan cerita anggota tim satuan tugas omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Menurut Alamsyah, anggota tim tersebut diminta untuk menandatangani surat persetujuan untuk merahasiakan materi dan draf aturan sapu jagat itu.

"Ada yang berkonsultasi ke kami. 'Saya setelah tanda tangan ini mikir-mikir, ini dokumen publik bukan ya, jangan-jangan saya malah menutup-nutupi informasi publik'," kata Alamsyah ketika diwawancarai Tempo pada Kamis malam, 13 Februari 2020.

Alamsyah menilai wajar saja jika anggota tim tersebut berkonsultasi kepada Ombudsman. Alamsyah pun berpendapat pemerintah seharusnya tak menutup-nutupi proses dan substansi penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja itu.

"Ke Ombudsman itu kan orang biasanya kira-kira, yang begini ini clear enggak ya, bener enggak. Menurut kami tidak," ujar dia.

Meski begitu, Alamsyah mengatakan Ombudsman tak bisa mengomentari materi omnibus law karena tak mendapat dokumen resmi dari pemerintah. 

Menurut Alamsyah, Ombudsman sebenarnya pernah menyurati Kementerian Koordinator Perekonomian untuk meminta penjelasan resmi.

Ombudsman, kata dia, merasa perlu mempersiapkan diri juga ihwal perubahan-perubahan imbas dari implementasi aturan itu nantinya. Ombudsman juga bisa memberikan masukan menyangkut substansi draf aturan itu. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Kemenko Perekonomian.

"Kami tidak minta berkasnya, cuma memaparkan saja. Tapi secara formil ditolak," kata mantan anggota Komisi Informasi Pusat ini.

Alamsyah mengatakan kementerian beralasan belum mendapat arahan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta persetujuan Presiden Joko Widodo atas draf yang disusun. Dia pun berujar Ombudsman tak bisa mendesak lebih lanjut.

"Kalau mereka sudah menolak secara tertulis begitu ya kami enggak bisa apa-apa lagi. Artinya yang saya bilang government takes all risks, ya silakan saja," kata dia.






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

2 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

2 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

7 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

7 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

7 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

8 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

9 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

10 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

10 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

11 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.