TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 14 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut)sebagai tersangka kasus suap yang diduga menyeret mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk penyidikan dengan 14 anggota DPRD periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 sebagai tersangka," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 30 Januari 2020.
Ali menuturkan ke-14 orang itu diduga menerima gratifikasi berupa hadiah dari Gatot terkait empat hal. Yakni persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD dan persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.
Kemudian ada pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.
Ali mengatakan penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee dengan jumlah beragam dari Gatot.
Kendati demikian, Ali tak membeberkan ihwal besaran nilai gratifikasi yang diterima oleh 14 anggota DPRD tersebut.
"Atas perbuatannya tersebut, mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana," ujar Ali.
Dalam perkara ini, Gatot telah divonis dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 250 juta. Ia kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
