Diatur Lewat PP, Dewas KPK Selanjutnya Tak Dipilih Presiden

Reporter

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama 4 anggota Dewas, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (dua kiri), Albertina Ho dan Artidjo Alkostar (kanan), memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Dewas KPK berencana membuat aplikasi pengajuan perizinan untuk penyidik, salah satunya terkait penggeledahan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Dewas KPK. Aturan ini telah diteken Jokowi pada 16 Januari lalu dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 20 Januari 2020. 

Dalam PP tersebut dijelaskan, Dewan Pengawas KPK periode selanjutnya akan dipilih melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) yang dibentuk presiden.

"Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP itu, dikutip dari situs resmi Sekretariat Negara, Senin, 27 Januari 2020.

Dalam Pasal 5 PP itu disebutkan, Pansel Dewan Pengawas KPK terdiri dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Pansel berjumlah sembilan orang, lima orang yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan empat orang berasal dari unsur masyarakat.

Seperti diketahui, pembentukan Dewan Pengawas KPK tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pada periode ini, telah terpilih lima orang Dewas KPK yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi.

Mereka adalah Tumpak Hatorangan, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsuddin Harris dan Harjono.
Mereka berlima menjabat untuk periode 2019-2023. Pada periode setelah mereka, Dewas KPK tak lagi ditunjuk langsung oleh presiden melainkan lewat mekanisme Pansel sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2020.






Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

4 menit lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

11 menit lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

30 menit lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

2 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

2 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

3 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

3 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

3 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

5 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

5 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

KPK ingin membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan membuka hasil penyelidikan kepada publik.