Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Langkah Kemenkes Cegah Penyebaran Virus Corona di Indonesia

image-gnews
Petugas Karantina Kesehatan mengamati layar monitor alat pendeteksi suhu badan saat memeriksa sejumlah wisatawan asal Cina yang baru mendarat di bandara DEO Kota Sorong, Papua Barat, Ahad, 26 Januari 2020. Otoritas Bandara dan Karantina kesehatan melakukan antisipasi penyebaran virus Corona (nCoV) terhadap WNA asal Cina dengan menyiapkan alat pendeteksi suhu badan. ANTARA/Olha Mulalinda
Petugas Karantina Kesehatan mengamati layar monitor alat pendeteksi suhu badan saat memeriksa sejumlah wisatawan asal Cina yang baru mendarat di bandara DEO Kota Sorong, Papua Barat, Ahad, 26 Januari 2020. Otoritas Bandara dan Karantina kesehatan melakukan antisipasi penyebaran virus Corona (nCoV) terhadap WNA asal Cina dengan menyiapkan alat pendeteksi suhu badan. ANTARA/Olha Mulalinda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan penyebaran virus 2019-nCoV atau virus Corona belum sampai pada level public emergency. Namun pemerintah memberi perhatian khusus terkait isu ini.

Yurianto menuturkan Kementerian Kesehatan menguatkan upaya cegah tangkal bagi masuknya virus ini. Pemerintah sudah menyiagakan tim di semua pintu masuk ke Indonesia.

"Kami berkoordinasi dan kerja sama dengan otoritas bandara dan seluruh stakeholder yang ada termasuk maskapai," kata Yurianto, Senin, 27 Januari 2020.

Saat ini, menurut Yurianto, setiap pesawat yang datang dari Cina ada kewajiban menyampaikan informasi soal penyakit Corona. Para pilot juga diwajibkan melapor ke ATC negara tujuan jika ada pasien yang sakit.

Saat pesawat mendarat, petugas karantina akan masuk dan mengecek kondisi kru dan penumpang apakah ada yang sakit atau tidak. Bila tidak ada yang sakit, petugas akan memberi penyuluhan kembali soal virus Corona dan membagikan kartu kewaspadaan kesehatan.

"Dalam 14 hari sejak datang manakala (penumpang pesawat) sakit atau panas atau ada gejala flu kami imbau segera ke rumah sakit dan tunjukkan kartunya. Ini bagian early warning system kami," kata Yurianto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, kata Yurianto, pihak maskapai diminta untuk menyemprotkan desinfektan ke dalam pesawatnya.

Yurianto meminta masyarakat tetap tenang terkait wabah Corona ini. Ia menyarankan warga agar menjalani pola hidup sehat, menjaga kebersihan serta tidak lupa mencuci tangan.

Pelaksana tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan berdasarkan informasi dari pemerintah Cina, per 26 Januari pukul 13.48, sebanyak 29 dari 31 provinsi di Cina terjangkit virus Corona.

Adapun jumlah pasien yang terinfeksi virus Corona mencapai 2.762 orang. Sedangkan yang diduga terinfeksi 5.764 pasien. Virus Corona ini telah menewaskan 81 orang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

1 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.


Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

2 hari lalu

.
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.


Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

UNDP, WHO dan Kemenkes kolaborasi proyek yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF) untuk waspadai dampak Perubahan Iklim di bidang Kesehatan/Tempo- Mitra Tarigan
Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.


Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

6 hari lalu

Ilustrasi - Ventilator rumah sakit. (ANTARA/Shutterstock/am)
Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

7 hari lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.


Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

10 hari lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.


Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

13 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.


Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

13 hari lalu

Ribuan tenaga kesehatan atau Nakes berunjuk rasa di depan Monas untuk menagih janji pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi aparat sipil negara atau ASN, Kamis, 22 Sepetember 2022. Nakes yang sudah menjadi garda terdepan melawan Covid-19 merasa dikhianati, sebelumya pemerintah menjanjikan mereka menjadi ASN di awal pandemi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.