TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kapal berbendera asing tak masuk ke perairan Indonesia. "Yang ada hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu semua kapal bisa lewat," kata Jokowi, Rabu, 8 Januari 2020.
Meski begitu, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Karena itu, Jokowi menyebut jika ada kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.
Jokowi menegaskan kedatangannya ke Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu, 8 Januari 2020, adalah bentuk memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Karena itu, setelah bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, di Natuna, Jokowi menyempatkan meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356, yang ada di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," kata Jokowi, dalam keterangan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara.
Masuknya kapal coast guard dan kapal ikan Cina di perairan Natuna Utara sejak akhir tahun lalu, membuat tensi di perairan kaya hasil laut itu memanas. Jokowi menyebut kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia, di mana di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.
Jokowi tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, ia menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.
Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Jokowi meninjau situasi di Perairan Natuna. Di sana, ia didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
