Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suharso Klaim PPP Tak Mau Terapkan Mahar Politik di Pilkada 2020

image-gnews
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan sambutan pada pembukaan Mukernas III Dewan Pimpinan Pusat PPP di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu 20 Maret 2019. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) menyepakati Suharso Monoarfa menjadi pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan sambutan pada pembukaan Mukernas III Dewan Pimpinan Pusat PPP di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu 20 Maret 2019. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) menyepakati Suharso Monoarfa menjadi pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan partainya memutuskan tak ada mahar politik dalam pemilihan kepala daerah 2020. Dia mengatakan komitmen ini diambil sebagai salah satu batu pijakan untuk Pemilu 2024.

"Sebagai stepping stone (2024) kami juga akan melihat tahun 2020. Di tahun 2020 ini pertama sudah menjadi keputusan untuk tidak ada lagi mahar, " kata Suharso di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 4 Januari 2020.

Suharso mengatakan, sebagai gantinya para calon yang diusung diminta mempercayakan sepenuhnya upaya pemenangan itu kepada partainya. Suharso mencontohkan, dari 2 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPP setidaknya bisa menghandel 200-500 di antaranya.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini, PPP ingin sekaligus mengukur kinerja partai dalam mengusung calon. Suharso berujar ingin tahu apakah struktur PPP bisa bekerja efektif sampai jaringan di bawah.

"Ukuran kinerja, apakah benar-benar bisa bekerja untuk memenangkan pilkada dan juga menjadi ukuran kami untuk skala 2024," ucap Suharso.

Suharso ingin PPP ke depan memperkuat jaringan di bawah. Karena itu, kata dia, PPP harus memiliki akar serabut, bukan tunjang. "Jadi tidak lagi elitis yang lebih banyak di tingkat atas. Kami akan lebih memperbanyak dari bawah, mungkin nanti strukturnya juga makin lebar gitu," ucap dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dugaan praktik mahar politik ini pernah menyeret PPP pada Pemilu 2019. Koran Tempo edisi 15 Oktober 2018 menulis bahwa calon legislator PPP dimintai pungutan. Kewajiban menyetorkan dana saksi ini tertuang dalam surat undangan rapat bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 19 Juli 2018.

Disebutkan bahwa caleg nomor urut 1 di tingkat DPR wajib menyetor biaya saksi Rp 500 juta. PPP mengancam akan mencoret dan mengganti calon yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ketua Umum PPP kala itu, Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan uang tersebut adalah iuran dana saksi. Mereka membantah duit itu disebut mahar.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

11 jam lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.


PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

14 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.


Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

14 jam lalu

Bupati Jember Hendy Siswanto berfoto bersama dengan Ketua DPC PPP Madini Farouq usai mendaftar di PPP Jember, Jumat (17/5/2024). (ANTARA/Zumrotun Solichah)
Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.


Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

15 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bersama mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Mei 2024. Golkar memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali di Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.


PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

20 jam lalu

Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto Sabtu, 17 Februari 2024/dok tim media Khofifah
PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.


Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

2 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.


PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno saat di Batam, Sabtu malam, 30 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

Menurut Sandiaga, dukungan untuk pemerintah sejalan dengan nama PPP.


Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

5 hari lalu

Ketua Bappilu Nasional PPP Sandiaga Uno memberikan pernyataan pers kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 15 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.


KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

5 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

KPU menyanggah belasan ribu suara hasil pemilihan DPR RI untuk PPP di Sumut berpindah ke Partai Garuda.