Said Aqil PBNU Tagih Janji Sri Mulyani Beri Kredit Rp 1,5 Triliun

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat Maulid Akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 21 November 2019. ANTARA

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat Maulid Akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 21 November 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan kredit murah sebesar Rp 1,5 triliun. Janji ini, kata Said, tertuang dalam nota kesepahaman antara PBNU dan Kementerian Keuangan.

    "Pernah kami MoU dengan Menteri Sri Mulyani katanya akan menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun. Ila hadza yaum, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu anda semua seperti apa pemerintah ini," ucap Said dalam sebuah pidato yang beredar, Kamis, 26 Desember 2019.

    Said mulanya bicara tentang ketimpangan ekonomi. Ia bercerita ada orang suka berfoya-foya atau menguasai jutaan hektare lahan, tapi di sisi lain ada pula yang untuk makan saja kesulitan.

    Said menyebut pula soal ada 164 anak perusahaan dari PT Pertamina. Ia menganggap keberadaan ratusan anak perusahaan itu bancakan dari para direksinya.

    Menurut Said, organisasinya kesulitan untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat karena tak kunjung mendapat bantuan dari pemerintah.

    Ia menyinggung pula soal sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menguasai mayoritas kekayaan alam. Ia mencontohkan tambang emas, batu bara, nikel, yang justru dimiliki perusahaan besar.

    "Rakyat miskin ada di mana? Di tepi kekayaan, di tepi tambang, di pinggir laut, tepi hutan. Hidup dia di sebelah kekayaan alam, tapi mereka miskin. Hidup pinggirnya di tambang batu bara, tapi batu baranya milik orang Jakarta, penduduknya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari tambang di sebelahnya," katanya.

    Said menyinggung pula soal pembagian pengerjaan proyek-proyek pemerintah yang kerap dimonopoli oleh segelintir orang. Ia menilai hal ini menunjukkan sikap intoleransi ekonomi.

    "Bukan toleransi agama, kami sudah paham itu, tapi toleransi ekonomi, pemerataan. "Kayla yakuuna duulatan baina minkum, jangan sampai harta dinikmati orang-orang itu saja," ucap dia.

    "Tiap proyek besar pasti bukan Haji Hasan, bukan Haji Muhammad. Pasti yang mendapat proyek besar bukan dari kita, bisa dibaca. Sampai kapan seperti ini, wallahu alam," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.