Median: Pencalonan Gibran Jokowi Dianggap Bukan Dinasti Politik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gibran Rakabuming Raka (kanan) didampingi pendukungnya mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Panti Marhaen, Kantor Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 12 Desember 2019. Putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi berencana mengikuti untuk Pilkada Solo 2020. TEMPO/Jamal Abdun Nashr

    Gibran Rakabuming Raka (kanan) didampingi pendukungnya mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Panti Marhaen, Kantor Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 12 Desember 2019. Putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi berencana mengikuti untuk Pilkada Solo 2020. TEMPO/Jamal Abdun Nashr

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menyebut 55,5 persen responden menganggap pencalonan Gibran Rakabuming di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo 2020 bukan dinasti politik. Data ini didapat dari sigi yang digelar Median selama 3-9 Desember 2019.

    "Sedangkan yang menyatakan itu dinasti politik ada 41,6 persen, dan yang tidak tahu 2,9 persen," kata Rico dalam rilis survei "Pilkada Kota Solo: Mengukur Elektabilitas di Tengah Isu Politik Dinasti" di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

    Rico menjelaskan, mayoritas yang menganggap bukan dinasti politik merupakan pemilih pemula dan pemilih muda berusia 17-39 tahun. Secara rinci, yang menganggap pencalonan Gibran bukan dinasti politik ialah 68,5 persen di rentang usia 17-19 tahun, 70,3 persen di rentang usia 20-29 tahun, dan 63 persen di rentang usia 30-39 tahun.

    Sedangkan pemilih berusia 50 ke atas cenderung menganggap pencalonan Gibran bagian dari dinasti politik. Angkanya adalah 63 persen di rentang usia 50-59 tahun dan 55,6 persen di usia 60 tahun ke atas. Rico menduga, resistensi responden berusia tua ini dipengaruhi pengalaman mereka atas dinasti politik yang terjadi di era Orde Baru.

    Selain itu, ada 40 persen responden yang memandang baik anak presiden maju sebagai wali kota. Sedangkan yang memandang hal itu tidak baik ada 21,8 persen, dan 38,1 persen responden menganggapnya biasa saja.

    Rico membeberkan tiga alasan utama publik menilai baik dan menganggap majunya Gibran bukan dinasti politik. Yakni berharap Gibran seperti Jokowi (41,3 persen), muda (19,4 persen), dan membawa perubahan (14,7 persen). "Walaupun menginginkan Gibran seperti Jokowi inilah definisi dinasti politik," kata Rico.

    Adapun tiga besar alasan responden yang memandang negatif dan menilai dinasti politik dari pencalonan Gibran ialah usia terlalu muda (23,4 persen), nepotisme (18,9 persen), dan belum berpengalaman (18,9 persen).

    Meski begitu, Rico mengakui ada celah dalam survei ini. Dia menyebut responden berusia muda yang memandang pencalonan Gibran bukan dinasti politik bisa saja tak betul-betul memahami definisi dinasti politik.

    Rico mencontohkan sebuah survei yang dilakukan di London, Inggris, memperlihatkan responden-responden yang menganggap penggunaan media sosial sebagai ciri-ciri sosialisme.

    "Karena ini pertanyaan terbuka, orang bisa jawab apa saja, walaupun persepsi mereka bisa saja salah tentang dinasti politik," kata dia.

    Adapun alasan lainnya pemilih muda menanggapi positif pencalonan Gibran, imbuh Rico, ialah anggapan bahwa proses pilkada berjalan dengan fair. Gibran tetap harus mendaftar melalui partai politik untuk bisa mencalonkan diri. "Artinya dia tidak dapat jalan tol begitu saja. Beda dengan Orde Baru."

    Responden muda juga cenderung memilih orang yang bersikap seperti dirinya. "Karena Gibran dianggap oke, trending, dan sebagainya," ujar Rico.

    Survei Median ini melibatkan 800 responden di Kota Solo. Metode yang digunakan ialah multistage random sampling. Median mengklaim margin of error surveinya 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.