Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kekerasan di Tamansari, DPR Desak Kapolri Copot Kapolda Jabar

image-gnews
Warga solidaritas Tamansari melakukan perlawanan ketika bentrok dengan petugas saat pengosongan lahan dan pengamanan lahan RW 11 Tamansari, Bandung, Kamis, 12 Desember 2019. Penggusuran ini dilakukan untuk percepatan Proyek Rumah Deret. ANTARA/Novrian Arbi
Warga solidaritas Tamansari melakukan perlawanan ketika bentrok dengan petugas saat pengosongan lahan dan pengamanan lahan RW 11 Tamansari, Bandung, Kamis, 12 Desember 2019. Penggusuran ini dilakukan untuk percepatan Proyek Rumah Deret. ANTARA/Novrian Arbi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahesa mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis mencopot Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi terkait insiden kekerasan oleh polisi saat penggusuran permukiman di Tamansari, Bandung.

"Iya harus dievaluasi, Kapoldanya harus turun. Harus diganti oleh Idham," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

Desmond mengatakan sudah melihat video beredar yang memperlihatkan kekerasan polisi kepada warga. Dia mengecam tindakan yang tidak mencerminkan wajah kepolisian itu.

Menurut dia, kepolisian semestinya menampilkan kesejukan dan keteduhan demi mendukung pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Bukan mempertontonkan kebrutalan seperti yang terjadi di Tamansari.

"Persoalannya polisi melindungi siapa? Melindungi pengusaha, pemerintahan dalam rangka penggusuran? Kalau itu wajah polisi rusak," ujar politikus Gerindra ini. Desmond mengatakan akan meminta penjelasan Kapolri dalam rapat di Komisi Hukum.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani juga mendesak kepolisian mengevaluasi kinerja kepolisian karena ada insiden kekerasan dalam penggusuran tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Harus dijadikan evaluasi dari atasan langsung satuan Polri yang bersangkutan, kalau petugasnya dari Polresta katakanlah, Kapolda Jabar harus lakukan evaluasi, apakah ada pelanggaran SOP atau tidak," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Penggusuran paksa yang dilakukan Satpol PP terhadap 33 kepala keluarga di RW 11, Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, itu berakhir ricuh. Warga dan kelompok masyarakat yang berempati pada korban penggusuran melakukan perlawanan saat alat berat backhoe menghancurkan sisa-sisa bangunan di kawasan tersebut.

Warga dan aparat sempat saling lempar batu. Dalam insiden tersebut terdapat sejumlah korban luka baik dari warga maupun aparat. Tak hanya itu, berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah warga sempat dikejar-kejar hingga ke Mall Baltos.

Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, nampak aparat berseragam polisi memukuli warga. Belum ada data yang pasti berapa korban luka dari kericuhan ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Idham Holik Sebut Jabar Batal Rekapitulasi Nasional Senin Malam, Ini Sebabnya

8 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Idham Holik Sebut Jabar Batal Rekapitulasi Nasional Senin Malam, Ini Sebabnya

Idham Holik mengatakan KPU Provinsi Jawa Barat batal melakukan rekapitulasi nasional pada Senin malam


KPU Jawa Barat Optimistis Rekapitulasi Penghitungan Suara Tuntas Malam ini

10 jam lalu

Situasi rapat pleno terbuka rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Bandung, Senin 18 Maret 2024. ANTARA/Ricky Prayoga
KPU Jawa Barat Optimistis Rekapitulasi Penghitungan Suara Tuntas Malam ini

Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni optimistis rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di semua jenjang pemilihan tuntas malam ini


Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

10 jam lalu

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

Perolehan suara PKB di Jawa Barat meningkat drastis pada Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda


Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

15 jam lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penggusuran warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.


Kronologi Gagalnya Penggusuran Warga Pemaluan Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara

16 jam lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Kronologi Gagalnya Penggusuran Warga Pemaluan Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara

Akhir-akhir ini ramai dibincangkan soal warga Pemaluan, Kalimantan Timur yang terancam digusur oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti apa kronologinya?


Penyebab Rekapitulasi KPU Jawa Barat Molor Lagi

20 jam lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024.  TEMPO/Subekti.
Penyebab Rekapitulasi KPU Jawa Barat Molor Lagi

KPU Jawa Barat kembali menunda rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.


Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

2 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

Atas insiden 9 petani digunduli itu, Komnas HAM mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian.


Tolak Digusur, Warga Pemaluan Ingin Jadi Bagian Pembangunan IKN

3 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Tolak Digusur, Warga Pemaluan Ingin Jadi Bagian Pembangunan IKN

Elisnawati, warga Pemaluan, menyebut tak semua orang di desanya menolak proyek IKN. Warga hanya ingin tidak digusur


Pegadaian Kanwil Jawa Barat Siapkan Panggung Emas di Program Festival Ramadan

3 hari lalu

Pegadaian Kanwil Jawa Barat Siapkan Panggung Emas di Program Festival Ramadan

Berbagai kegiatan akan meramaikan Festival Ramadan Pegadaian tahun ini


Warga Pemaluan Tak Tahu Harus Tinggal Dimana Bila Tergusur Karena IKN

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warga Pemaluan Tak Tahu Harus Tinggal Dimana Bila Tergusur Karena IKN

Warga asli Pemaluan mengaku kebingungan akan tinggal dimana bila mereka harus membongkar rumah dan tergusur karena proyek IKN.