Jokowi Bertemu Ahok dan Dirut Pertamina

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 9 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 9 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

    Jokowi melakukan pertemuan itu usai memimpin rapat terbatas tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2020, sekitar pukul 16.30 WIB. Pertemuan itu berlangsung hingga satu jam. Ahok mengatakan tak ada arahan khusus dari Jokowi terkait kedatangannya.

    "Ya, senyum-senyum saja. Kebetulan saya duduknya agak persis di depan Pak Ma'ruf, Pak Wapres, sama Pak Presiden," kata Ahok.

    Menurut Ahok, selama ini Jokowi sudah menyampaikan pesan bahwa pemerintah ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia. Salah satu kunci perbaikannya adalah sektor migas.

    Namun, Ahok tak menyampaikan secara gamblang lantaran posisinya sebagai komisaris utama yang tidak mencampuri bisnis Pertamina. "Pertamina sudah pikirin semua. Ya, tugas saya kan bukan mencampuri bisnis Pertamina. Tugas saya itu mengurusi manajemennya, beliau (Nicke Widyawati) yang mengurusi bisnis," ujarnya.

    Kedatangan Ahok ke Istana merupakan yang pertama kali sejak diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir, pada 23 November 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.