TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengintensifkan kerja sama dengan lembaga antikorupsi di sejumlah negara.
"Pemerintah berharap KPK juga dapat mengintensifkan kerja sama dalam bentuk agency to agency," kata Ma'ruf dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 09 Desember 2019.
Kerja sama itu misalnya KPK dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) , Singapura; Federal Bureau of Investigation, Amerika Serikat; Serious Fraud Office, Inggris; Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hong Kong.
Kemudian kerja sama dengan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) , Malaysia; Central Commission for Discipline Inspection (CCDI), Ministry of Justice (MoJ), and Supreme People of Procuratorate (SPP), Cina; Anti-Corruption Bureau, Brunei; Australian Federal Police (AFP), Australia; dan National Anti-Corruption Commission (Nazaha), Saudi Arabia.
Ma'ruf mengatakan korupsi merupakan musuh bersama, harus dihadapi, dan dilawan bersama oleh seluruh entitas yang ada, baik di dalam negeri maupun melalui dukungan kerja sama internasional. Korupsi juga kejahatan serius yang sering kali melewati batas negara.
Menurut Ma'ruf, kerja sama internasional melalui forum multilateral, regional, dan bilateral sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Sebab, uang dan koruptor tidak mengenal territorial boundaries. "Kerja sama ini tidak hanya untuk menangani kasus, akan tetapi menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Ma'ruf mengaku optimistis upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun ke depan akan berjalan dengan baik. Apalagi, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) semakin baik. Ia menyebutkan, Transparency International Indonesia (TII) merilis skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2018 mengalami kenaikan 1 poin dibandingkan dengan tahun 2017, yakni dari skor 37 menjadi 38.
