Survei Ombudsman, Pelayanan Publik 6 Pemkab di Sumut Sangat Buruk

Gedung Ombudsman RI [Ombudsman]

TEMPO.CO, Medan - Enam daerah di Provinsi Sumatera Utara dinilai Ombudsman RI sangat buruk di bidang pelayanan publik. Penilaian ini berdasarkan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilaksanakan sejak Mei 2019 di 13 pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota di Sumut.

Daerah dengan pelayanan publik paling buruk dimulai dari Pemkab Simalungun dengan nilai terendah 9,25. Disusul Pemkab Nias Selatan dengan nilai 16,82, Pemkot Padangsidimpuan dengan nilai 31,81, Pemkab Labuhanbatu dengan nilai 35,39, Pemkab Asahan dengan nilai 42,83, terakhir Pemkab Karo dengan nilai 47,20.

Enam daerah lain yang sedikit lebih baik karena berpredikat zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang adalah: Pemkab Tapanuli Utara dengan nilai 61,00, Pemkab Tobasa dengan nilai 63,88, Pemkot Tanjungbalai dengan nilai 68,52, Pemkot Binjai dengan 70,53, Pemkot Tebingtinggi dengan nilai 79,77, dan Pemkot Pematangsiantar dengan nilai 76,42.

"Predikat zona merah artinya pelayanan publik sangat buruk, belum patuh terhadap standar pelayanan publik yang diamanahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada Tempo lewat sambungan telepon pada Jumat, 6 Desember 2019.

"Cuma satu daerah yang meraih predikat zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi yakni Pemkab Pakpak Bharat dengan nilai 86,21," sambungnya.

Dijelaskan Abyadi, tujuan survei untuk melihat tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Cara melihat kepatuhannya dengan turun langsung ke unit-unit layanan publik yang ada di setiap kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Memastikan apakah atributisasi standar pelayanan publik terpampang (tangible) di ruang-ruang layanan.

"Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi atributisasi standar pelayanan publiknya. Ini adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan," ucap dia.

Abyadi menilai, komitmen kepala daerah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya masih buruk.

"Masih sangat buruk. Survei ini adalah potret penyelenggaraan pelayanan publik di daerah itu sendiri," tegasnya.

Ditanya bagaimana dengan daerah lain, Abyadi menjelaskan, sudah pernah ada yang meraih predikat zona hijau sehingga tidak disurvei lagi. Ada tujuh daerah dengan pelayanan publik terbaik yaitu Pemerintah Provinsi Sumut, Pemkot Medan, Pemkab Deliserdang, Pemkab Sergai, Pemkab Langkat, Pemkab Dairi. Ditambah hasil survei 2019, masuk Pemkab Pakpak Bharat. "Tapi di 2020, direncanakan semua daerah di seluruh Indonesia disurvei kembali," tutur Abyadi.






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

4 hari lalu

Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut harga minyak goreng berpotensi melambung.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

4 hari lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

15 hari lalu

Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

Sebelum di Dewan Pers, Ninik Rahayu pernah menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya sebagai Komisioner Komnas Perempuan dan anggota Ombudsman RI.


UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan

24 hari lalu

UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan

UU PPSK disahkan pada 15 Desember 2022 oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna.


Sidak Kelurahan Penjaringan, Heru Budi: Pelayanan Publik Harus Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat

31 hari lalu

Sidak Kelurahan Penjaringan, Heru Budi: Pelayanan Publik Harus Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat

Usai sidak di Kantor Kelurahan Penjaringan, Heru Budi meninjau sistem saringan sampah pintu air Sisi Selatan Waduk Pluit.


Sidang Perdana Gugatan Class Action Gagal GInjal Akut Dipastikan Bergulir Mulai 17 Januari 2023

35 hari lalu

Sidang Perdana Gugatan Class Action Gagal GInjal Akut Dipastikan Bergulir Mulai 17 Januari 2023

Jumlah keluarga korban gagal ginjal akut yang ikut menggugat bertambah menjadi 25.


BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ombudsman demi Tingkatkan Pelayanan Publik

42 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ombudsman demi Tingkatkan Pelayanan Publik

Salah satu hasil lokakarya yakni janji kesanggupan insan BPJamsostek untuk menyelenggarakan layanan terbaik kepada masyarakat.


DKI Jakarta Dapat Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Heru Budi: Kami Komitmen

49 hari lalu

DKI Jakarta Dapat Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Heru Budi: Kami Komitmen

DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menegakkan dan memajukan nilai-nilai Hak Asasi Manusia atau HAM secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota.


Ingatkan Impor Beras Berpotensi Maladministrasi, Berikut Penjelasan Ombudsman

53 hari lalu

Ingatkan Impor Beras Berpotensi Maladministrasi, Berikut Penjelasan Ombudsman

Ombudsman RI memandang keputusan impor beras berpotensi menimbulkan maladministrasi.