Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Helmy Yahya Dicopot dari Dirut, DPR Buka Daftar Masalah TVRI

image-gnews
Karyawan TVRI melakukan mogok kerja, di Gedung Pusat Televisi Republik Indonesia, Jakarta (3/4). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut mundur Dewan Pengawas Direktur dari jabatannya terkait dibekukannya anggaran TVRI 2014 oleh DPR yang berdampak terhadap ribuan karyawan TVRI terlantar. TEMPO/Imam Sukamto
Karyawan TVRI melakukan mogok kerja, di Gedung Pusat Televisi Republik Indonesia, Jakarta (3/4). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut mundur Dewan Pengawas Direktur dari jabatannya terkait dibekukannya anggaran TVRI 2014 oleh DPR yang berdampak terhadap ribuan karyawan TVRI terlantar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Bidang Penyiaran DPR Sukamta menilai polemik di internal Televisi Republik Indonesia atau TVRI saat ini merupakan akumulasi dari pelbagai persoalan. Lembaga Penyiaran Publik ini disorot setelah Dewan Pengawas memberhentikan sementara Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama.

"Sepertinya ini akumulasi berbagai persoalan," kata Sukamta kepada Tempo, Jumat, 6 Desember 2019.

Sukamta mengakui salah satu yang menjadi persoalan adalah kebijakan pembelian program asing oleh direksi TVRI. Politikus PKS ini pun menilai kedua belah pihak mestinya bisa mencari jalan keluar tanpa pecat-memecat. "Banyak masalah memang di TVRI. Walaupun kami tetap berharap bisa dicari solusi damai," ucap Sukamta.

Polemik TVRI mencuat lantaran Dewan Pengawas memberhentikan sementara Helmy Yahya dari jabatan direktur utama. Sebaliknya, Helmy melawan dan menyebut surat pemberhentian itu cacat hukum.

Anggota Komisi I DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha juga mengaku mendengar ihwal masalah pembelian program asing itu. Dewan Pengawas ditengarai tak setuju dengan kebijakan pembelian program asing oleh direksi.

Menurut Tamliha, setiap kebijakan direksi harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau tidak setuju ya tidak bisa. Dia (direksi) kan diangkat oleh Dewan Pengawas, pertanggungjawabannya kepada Dewan Pengawas," kata dia.

Selain itu, Tamliha menyinggung temuan Komisi I DPR ihwal masalah pengelolaan sumber daya manusia TVRI. Dia menyebut ada ribuan pegawai di TVRI yang statusnya tidak jelas hingga sekarang.

Padahal, lanjutnya, ketidakjelasan ini bisa berujung merugikan para pekerja itu. Sebab ada aturan batas usia maksimal pengangkatan karyawan. "Mereka kan sudah berjasa besar, terutama yang di kawasan terpencil, pedalaman. Itu kan perlu dihargai," ujar Tamliha.

Masalah lainnya adalah ketidakjelasan hubungan kemitraan dengan Komisi I DPR. Merujuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dipilih oleh Komisi I DPR adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas selanjutnya memilih direksi.

Namun, yang menghadiri rapat-rapat dengan Komisi I DPR adalah direksi, bukan Dewan Pengawas. Dengan demikian Komisi I DPR tak bisa mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas yang telah dipilihnya. "Saya juga bingung, kami milih orangnya tapi orangnya enggak pernah kami panggil-panggil," kata Tamliha.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar 9 Proyek IKN Tahap 5 yang Diresmikan Jokowi: Gedung BPJS hingga Studio TVRI

19 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam peresmian pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat, joint venture PT Dahana dan PT Pupuk Kaltim, di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Daftar 9 Proyek IKN Tahap 5 yang Diresmikan Jokowi: Gedung BPJS hingga Studio TVRI

Berikut daftar sembilan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 5 yang peletakan batu pertamanya akan dilakukan Jokowi.


Profil Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, Moderator Debat Capres-Cawapres 2024

12 Desember 2023

Valerina Daniel/Foto: Instagram/Valerina Daniel
Profil Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, Moderator Debat Capres-Cawapres 2024

KPU menetapkan dua pembaca berita TVRI, Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya, sebagai moderator untuk memandu acara debat capres dan cawapres 2024.


Profil Valerina Daniel Moderator Debat Capres Cawapres Pemilu 2024

11 Desember 2023

Valerina Daniel (Istimewa)
Profil Valerina Daniel Moderator Debat Capres Cawapres Pemilu 2024

KPU tetapkan Valerina Daniel moderator debat capres cawapres Pemilu 2024. Ini profil pembaca berita TVRI dan pernah jadi Duta Lingkungan.


Serial TVRI Rumah Masa Depan Diremake Jadi FIlm Bioskop, Tayang 7 Desember 2023

10 November 2023

Poster film Rumah Masa Depan. Foto: Max Pictures.
Serial TVRI Rumah Masa Depan Diremake Jadi FIlm Bioskop, Tayang 7 Desember 2023

Laura Basuki mengaku belum pernah nonton versi serial, memaksanya harus banyak bertanya dan melakukan riset untuk bermain di film Rumah Masa Depan.


Mengenang Seniman Drs Suyadi: Pak Raden Sang Kreator Tokoh dalam Si Unyil

30 Oktober 2023

Pak Raden mendongeng di depan ratusan anak-anak saat berlangsungnya Festival Dongeng Indonesia di Museum Nasional, Jakarta, 2 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Mengenang Seniman Drs Suyadi: Pak Raden Sang Kreator Tokoh dalam Si Unyil

Di 1980-an, Suyadi terlibat proses produksi serial boneka Si Unyil sebagai pembuat tokoh, pengisi suara dan art director. Tayang perdana 5 April 1981.


Sejarah TVRI dan Perubahan Status dari Waktu ke Waktu

24 Agustus 2023

Logo TVRI. wikipedia.org
Sejarah TVRI dan Perubahan Status dari Waktu ke Waktu

Untuk pertama kalinya pada 24 Agustus 1962, Indonesia memiliki jaringan televisi publik yakni Yayasan Televisi Republik Indonesia disingkat TVRI.


Dukung Multiplexing TVRI, Menteri Budi Arie: Siaran Digital Utamakan Kebhinnekaan

13 Agustus 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi usai memberikan keterangan pers terkait perkembangan pemberantasan judi online, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Dalam keterangannya, Kementerian Kominfo sejak Juli 2018 - Agustus 2023 sudah memblokir 886.719 konten perjudian online dengan rata-rata setiap harinya dilakukan pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi game terkait perjudian online yang serupa dengan Higgs Domino Island. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dukung Multiplexing TVRI, Menteri Budi Arie: Siaran Digital Utamakan Kebhinnekaan

Menteri Budi Arie menyatakan komitmen pemerintah dalam mendorong efisiensi melalui penyelenggaraan multipleksing TVRI.


Relawan Digital Prabowo Temui Helmy Yahya Bahas Kampanye Medsos di Pemilu 2024

12 Agustus 2023

Helmy Yahya. TEMPO/Nurdiansah
Relawan Digital Prabowo Temui Helmy Yahya Bahas Kampanye Medsos di Pemilu 2024

Kelompok relawan digital Prabowo bertemu Ketua Dewan Relawan dan anggota Dewan Penasihat PSI, Helmy Yahya bahas kampanye di medsos


Mengenang Pak Kasur, Tokoh Pendidikan Kelahiran 111 tahun Lalu

27 Juli 2023

Pak Kasur. kesekolah.com
Mengenang Pak Kasur, Tokoh Pendidikan Kelahiran 111 tahun Lalu

Pak Kasur tak bisa dilepaskan dari sejarah dunia pendidikan anak-anak Indonesia. Ini profilnya.


Berhenti Jadi Kapolri Jenderal Hoegeng Asyik Main Musik Hawaiian, Genre Apakah Itu?

15 Juli 2023

Jenderal Polisi Hoegeng main musik Hawaiian. FOTO/youtube
Berhenti Jadi Kapolri Jenderal Hoegeng Asyik Main Musik Hawaiian, Genre Apakah Itu?

Jenderal Hoegeng Iman Santoso setelah berhenti sebagai Kapolri, melanjutkan hobinya bermain musik, khususnya musik Hawaiian, genre apakah itu?