ICW Nilai Ucapan Jubir Jokowi Soal Perpu KPK Menyesatkan

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tokoh senior nasional mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu KPK.

    Sejumlah tokoh senior nasional mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu KPK.

    TEMPO.COJakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch mengaku merasa kecewa dengan pernyataan Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi yaitu Fadjroel Rachman soal Perpu KPK.

    Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Peneliti ICW menilai pernyataan Fadjroel soal Perpu KPK menyesatkan.

    Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan Fadjroel menyebut Perpu KPK tidak diperlukan lagi karena sudah ada UU KPK yang baru alias UU Nomor 19 Tahun 2019.

    Menurut Kurnia, perkataan mantan aktivis 1998 ini menyesatkan. Sebab, Perpu KPK diperlukan karena UU KPK baru memiliki banyak pasal yang memperlemah komisi antikorupsi.

    "Jika saja UU KPK tidak direvisi, tidak mungkin masyarakat berharap perpu dari presiden" kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 November 2019.

    Sebelumnya, Fadjroel mengatakan Jokowi tidak akan menerbitkan perpu KPK. Perpu, kata dia, tak diperlukan lagi lantaran sudah ada UU KPK baru.

    "Tidak ada dong, kan perpu tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi perpu," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 29 November 2019.

    Perkataan Fadjroel ini senada dengan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu yang berdalih belum akan menerbitkan Perpu KPK dengan alasan menghormati proses uji materi UU KPK yang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

    Menurut ICW kedua alasan ini sama-sama tidak tepat. Menurut Kurnia, Jokowi tidak paham perbedaan kewenangan dalam menerbitkan perpu dan proses uji materi di MK.

    Perpu, kata dia, merupakan hak subyektif presiden. Sedangkan, uji materi merupakan hak konstitusi warga negara. "Alasan itu terlalu mengada-ngada."

    Lebih jauh, Kurnia mempertanyakan apakah pernyataan Fadrjoel memang benar-benar mencerminkan sikap akhir Jokowi yang tidak ingin menerbitkan perpu.

    "Jika ini merupakan sikap akhir dari Presiden, tentu tidak salah jika publik merasa selama ini narasi antikorupsi yang diucapkan oleh Joko Widodo hanya omong kosong belaka," kata Kurnia soal Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.