Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menaburkan bunga diatas peti mati KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Aksi ini digelar setelah tiga pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo semakin tak memiliki komitmen memberantas korupsi. Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyampaikannya seusai mengetahui adanya pemberian grasi oleh Jokowi kepada terpidana perkara korupsi Annas Maamun.
"Sedari awal Presiden memang sama sekali tidak memiliki komitmen antikorupsi yang jelas. Narasi anti korupsi yang diucapkan oleh Presiden itu hanya omong kosong belaka," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 November 2019. Tak hanya soal grasi kepada Annas, berikut sejumlah alasan ICW menilai Jokowi tak serius bersihkan korupsi:
Jokowi memberikan grasi atau pengampunan Annas Maamun. Grasi itu dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 23/G tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019. "Grasi yang diberikan presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama enam tahun," kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham Ade Kusmanto, Selasa, 26 November 2019. Annas akan bebas pada 3 Oktober 2020.
Pilih Pimpinan KPK Bermasalah
ICW menilai proses seleksi dan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 seperti sebuah rencana besar. Menurut Kurnia, banyak catatan negatif yang dibiarkan berbagai pihak sejak tahap awal seleksi capim KPK hingga pemilihan Inspektur Jenderal Firli Bahuri pada 13 September 2019.
"Artinya, proses yang terjadi di Pansel Capim KPK, termasuk sikap politik Presiden Jokowi kemarin, dengan apa yang terjadi di DPR RI adalah sebuah proses yang seirama seolah menjadi bagian dari rencana besar," kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya. Ia semakin pesimistis pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin jauh dari harapan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
4 jam lalu
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Akhir Politik Jokowi di PDIP
10 jam lalu
Akhir Politik Jokowi di PDIP
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
14 jam lalu
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
16 jam lalu
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
17 jam lalu
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
1 hari lalu
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
1 hari lalu
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
1 hari lalu
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.