Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menaburkan bunga diatas peti mati KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Aksi ini digelar setelah tiga pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo semakin tak memiliki komitmen memberantas korupsi. Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyampaikannya seusai mengetahui adanya pemberian grasi oleh Jokowi kepada terpidana perkara korupsi Annas Maamun.
"Sedari awal Presiden memang sama sekali tidak memiliki komitmen antikorupsi yang jelas. Narasi anti korupsi yang diucapkan oleh Presiden itu hanya omong kosong belaka," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 November 2019. Tak hanya soal grasi kepada Annas, berikut sejumlah alasan ICW menilai Jokowi tak serius bersihkan korupsi:
Jokowi memberikan grasi atau pengampunan Annas Maamun. Grasi itu dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 23/G tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019. "Grasi yang diberikan presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama enam tahun," kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham Ade Kusmanto, Selasa, 26 November 2019. Annas akan bebas pada 3 Oktober 2020.
Pilih Pimpinan KPK Bermasalah
ICW menilai proses seleksi dan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 seperti sebuah rencana besar. Menurut Kurnia, banyak catatan negatif yang dibiarkan berbagai pihak sejak tahap awal seleksi capim KPK hingga pemilihan Inspektur Jenderal Firli Bahuri pada 13 September 2019.
"Artinya, proses yang terjadi di Pansel Capim KPK, termasuk sikap politik Presiden Jokowi kemarin, dengan apa yang terjadi di DPR RI adalah sebuah proses yang seirama seolah menjadi bagian dari rencana besar," kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya. Ia semakin pesimistis pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin jauh dari harapan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024
18 menit lalu
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024
MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres
1 jam lalu
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres
Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?
2 jam lalu
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?
Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim
2 jam lalu
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim
Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby
2 jam lalu
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby
Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi
9 jam lalu
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi
Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN
9 jam lalu
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK
12 jam lalu
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa
13 jam lalu
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa
Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.
