Empat Sikap Jokowi yang Dinilai ICW Tak Pro Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menaburkan bunga diatas peti mati KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Aksi ini digelar setelah tiga pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi. TEMPO/Imam Sukamto

    Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menaburkan bunga diatas peti mati KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Aksi ini digelar setelah tiga pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo semakin tak memiliki komitmen memberantas korupsi. Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyampaikannya seusai mengetahui adanya pemberian grasi oleh Jokowi kepada terpidana perkara korupsi Annas Maamun.

    "Sedari awal Presiden memang sama sekali tidak memiliki komitmen antikorupsi yang jelas. Narasi anti korupsi yang diucapkan oleh Presiden itu hanya omong kosong belaka," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 November 2019. Tak hanya soal grasi kepada Annas, berikut sejumlah alasan ICW menilai Jokowi tak serius bersihkan korupsi:

    1. Grasi Annas Maamun

      Jokowi memberikan grasi atau pengampunan Annas Maamun. Grasi itu dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 23/G tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019. "Grasi yang diberikan presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama enam tahun," kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham Ade Kusmanto, Selasa, 26 November 2019. Annas akan bebas pada 3 Oktober 2020.

    2. Pilih Pimpinan KPK Bermasalah

      ICW menilai proses seleksi dan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 seperti sebuah rencana besar. Menurut Kurnia, banyak catatan negatif yang dibiarkan berbagai pihak sejak tahap awal seleksi capim KPK hingga pemilihan Inspektur Jenderal Firli Bahuri pada 13 September 2019.

      "Artinya, proses yang terjadi di Pansel Capim KPK, termasuk sikap politik Presiden Jokowi kemarin, dengan apa yang terjadi di DPR RI adalah sebuah proses yang seirama seolah menjadi bagian dari rencana besar," kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya. Ia semakin pesimistis pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin jauh dari harapan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?