TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai (DPP) Golkar yang juga anggota Tim Penggalangan Opini dan Media Bambang Soesatyo, Viktus Murin, mengajak pengurus DPP di barisan pendukung Bambang menggelar Musyawarah Nasional atau Munas Golkar tandingan. Ia menuding pelaksanaan Musyawarah Nasional pada 3-6 Desember yang notabene dirancang oleh para pendukung inkumben Airlangga Hartarto telah melanggar AD/ART partai.
“Kami pastikan pengurus DPP Partai Golkar di barisan pendukung Bambang Soesatyo, siap melaksanakan Munas yang sesuai dengan aturan partai,” kata Viktus dalam konferensi pers di Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Senin 25 November 2019.
Ia menyebut beberapa keanehan dalam proses persiapan pelaksanaan Munas Golkar 3-6 Desember 2019. Menurut dia, ada intrik politik yang tidak elok dari rezim Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang bertendensi memanipulasi makna musyawarah mufakat sebagai aklamasi atau calon tunggal.
Hal itu, kata dia, nampak saat DPD I atau tingkat provinsi, organisasi sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang berlangsung pada 14 November 2019. Ia menyebut dukungan DPD I kepada Airlangga di forum itu sebagai rekayasa. “Munculnya reaksi penolakan DPD II atau tingkat kabupaten/kota (atas klaim dukungan DPD I).”
Atas hal itu, Viktus mengatakan suasana persiapan Munas 3-6 Desember 2019 tidak kondusif. Ia mengajak seluruh stakeholders Partai Golkar untuk berinisiatif membuat Munas yang sesuai dengan aturan partai. Meski demikian Viktus akan terlebih dulu memantau perjalanan Munas Golkar pada 3-6 Desember. Bila masih tak sesuai dengan AD/ART baru mereka membuat Munas lain. “Iya nunggu dulu Munas (3-6 Desember),”
