Istana: Dewan Pengawas KPK Mayoritas akan Diisi Ahli Hukum

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Pratikno, Fadjroel Rachman, dan Nico Harjanto saat tiba di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Ketiganya kompak memakai kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Sama dengan yang dipakai tokoh lain yang lebih dulu datang bertemu Jokowi. TEMPO/Subekti

    Ekspresi Pratikno, Fadjroel Rachman, dan Nico Harjanto saat tiba di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Ketiganya kompak memakai kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Sama dengan yang dipakai tokoh lain yang lebih dulu datang bertemu Jokowi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal memilih tokoh dari sejumlah latar belakang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK. Namun, kata dia, mayoritas diisi ahli hukum.

    "Tentu saja ahli hukum yang akan banyak, ya, tapi juga ada nonhukum. Ada dimensi sosialnya muncul," kata Pratikno di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

    Meski demikian, Jokowi belum memutuskan siapa saja calon Dewan Pengawas KPK. "Sekarang masih (tahapan) listing," ucap Pratikno.

    Pratikno menuturkan waktu bagi Presiden Jokowi masih panjang sebelum memutuskan siapa saja yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini, kata dia, Jokowi masih meminta pertimbangan dari berbagai pihak.

    "Nanti diangkat bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru. Masih bulan Desember. Sementara ini pak presiden setiap saat ketemu selalu meminta masukan kira-kira siapa," ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan pengangkatan Dewan Pengawas KPK tidak akan melalui mekanisme panitia seleksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

    "Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat pekan lalu.

    Meski tak melalui pansel, Jokowi memastikan orang-orang yang dipilih sebagai Dewan Pengawas memiliki kredibilitas baik. Saat ini, kata dia, pemilihan Dewan Pengawas KPK masih dalam proses mendapatkan masukan.

    Nantinya, pelantikan anggota Dewan Pengawas lembaga antirasuah itu akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan KPK periode baru. "Yaitu di bulan Desember. Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.