INFO NASIONAL — Hingga 30 Oktober 2019, Bea Cukai telah menegah sekitar 2.194 kontainer, di mana sekitar 882 kontainer di antaranya penegahan dilakukan bekerja sama dengan KLHK. Penegahan 2.194 kontainer tersebut dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tangerang. Dengan rincian sebanyak 257 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak semuanya telah direekspor.
Direktur Bea Cukai, Syarif Hidayat, dalam keterangan tertulisnya mengatakan sebanyak 532 kontainer di Batam, terdiri dari 349 kontainer memenuhi syarat, 92 kontainer telah direekspor, 89 kontainer proses reekspor, dan dua kontainer dalam proses pemeriksaan. Sebanyak 9 kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas semuanya telah memenuhi syarat. Sebanyak 16 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, terdiri dari 14 kontainer memenuhi syarat dan 2 kontainer telah direekspor.
Baca Juga:
Sementara 1.064 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok tujuan Tangerang belum diajukan pemberitahuan pabeannya. Tidak hanya itu, sebanyak 316 kontainer di Tangerang juga turut diamankan yang terdiri dari 164 kontainer memenuhi syarat, 23 kontainer telah direekspor, 121 kontainer dalam proses reekspor, dan 8 kontainer dalam proses pemeriksaan.
Dari keseluruhan 374 kontainer yang sudah direekspor dan 210 kontainer yang masih dalam proses reekspor itu datang dari berbagai negara, yaitu Perancis, Jerman, Belanda, Slovenia, Belgia, Inggris, Selandia Baru, Australia, Amerika, Spanyol, Kanada, Hong Kong, dan Jepang.
Terkait pemberitaan di sebuah media, Yayasan Nexus 3 dan Basel Action Network (BAN) menyatakan bahwa limbah yang seharusnya diekspor kembali ke Amerika Serikat, ex.impor PT MSE dan PT SM dialihkan ke India, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Meksiko, Belanda dan Kanada. Yayasan Nexus 3 adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang kesehatan dan pembangunan lingkungan, serta tergabung dalam International Pollutant Ellimination Network (IPEN), sedangkan Basel Action Network (BAN) adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pengawasan lingkungan global dan inefisiensi dari perdagangan barang beracun serta dampak kerusakannya.
Baca Juga:
Berdasarkan dugaan tersebut, Bea Cukai langsung melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen reekspor (dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB) atas nama PT MSE dan PT SM. Dalam dokumen reekspor atas nama PT MSE tertulis negara tujuan reekspor adalah Amerika Serikat yang merupakan negara asal barang, sebanyak 38 kontainer yang terdiri dari 15 kontainer ke JC Horizon Ltd., US LGB/Long Beach, 10 kontainer ke JC Horizon Ltd., USSEA/Seattle, dan 13 kontainer ke Ekman Recycling USBAL/Baltimore.
Dalam dokumen reekspor atas nama PT SM tertulis negara tujuan reekspor adalah Jerman, yang merupakan negara asal barang, sebanyak 20 kontainer ke Melosch Export GMBH, Deham/Hamburg.
Pemerintah Indonesia tidak pernah merekomendasikan/menerbitkan surat persetujuan reekspor limbah yang terkontaminasi B3 asal Amerika Serikat ke negara Asia lainnya.
Apabila di kemudian hari terdapat informasi kapal/peti kemas setelah keluar dari wilayah Indonesia tidak sampai ke negara tujuan semula sebagaimana tertulis dalam dokumen reekspor, maka informasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan cara melakukan notifikasi ke negara asal barang dan negara transit, serta melakukan penelitian mendalam terhadap eksportir yang bersangkutan dan mencabut rekomendasi impornya.
Pelaksanaan reekspor terhadap impor limbah yang terbukti terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)/tercampur sampah, telah mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun, serta Basel Convention.
Pemerintah Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi terhadap siapa pun yang telah memberikan informasi/masukan yang bermanfaat dan akan menindaklanjuti setiap informasi dengan melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga terkait. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset yang akan diwariskan kepada generasi mendatang serta melindungi masyarakat dari potensi barang beracun dan berbahaya. Penanganan impor limbah yang tidak sesuai dengan aturan tata niaga akan terus dilakukan dengan menjalin sinergi dan koordinasi antar instansi terkait sehingga mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. (*)
