Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pertemuan PKS dengan NasDem Hasilkan 3 Kesepakatan

image-gnews
Ketua Umum NasDem Surya Paloh didampingi Sekjen NasDem Johnny G Plate tiba di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. Ia disambut oleh Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal. TEMPO/Fikri Arigi.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh didampingi Sekjen NasDem Johnny G Plate tiba di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. Ia disambut oleh Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal. TEMPO/Fikri Arigi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menghasilkan nota kesepahaman. 

“Kedua Partai bertemu dalam rangka silaturahim kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata  Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. 

Pertemuan antara kedua petinggi partai itu dimulai pada 16.00 WIB dan berakhir sekitar 17.03 WIB. Hasil dari pertemuan satu jam ini adalah tiga nota kesepahaman.  

Pertama, kedua partai saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang dari luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem di dalam pemerintahan.

Perbedaan sikap politik kedua Partai tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balances di DPR RI.

Demokrasi yang sehat itu penting, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, mereka sepakat menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan baik dan benar, keluhuran akhlak dan keteladanan para elit sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mereka juga tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir, kedua partai menyadari bahwa takdir sosiologis dan historis bangsa Indonesia adalah warisan sejarah kerja sama para pendiri bangsa antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Oleh karena itu, bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerjasama, dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan Partai atau golongan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

20 jam lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, sementara Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.


Alasan Ketum Parpol Koalisi Ingin Rutin Bertemu dengan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 1 November 2024. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua umum partai politik pendukung pemerintah. TEMPO/Daniel A. Fajri
Alasan Ketum Parpol Koalisi Ingin Rutin Bertemu dengan Prabowo

Ketum parpol koalisi ingin tetap menjaga komunikasi yang intensif dengan Prabowo.


Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

1 hari lalu

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Syukri (kanan), memberikan keterangan pers seusai mendatangi kediaman calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Foto : Tim Pramono Anung
Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

Tujuh politikus dari KIM Plus menyatakan mendukung Pramono Anung-Rano di Pilkada Jakarta.


Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015-2015, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan.


Ketum Parpol Kompak Klaim Tak Bahas Pilkada saat Bertemu Prabowo di Istana

1 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketum Parpol Kompak Klaim Tak Bahas Pilkada saat Bertemu Prabowo di Istana

Ketua umum partai politik mengklaim tidak membahas mengenai pemilihan gubernur atau pilgub DKI Jakarta dalam pertemuan dengan Prabowo


Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Surya Paloh hingga Zulhas Hadir

1 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 1 November 2024. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua umum partai politik pendukung pemerintah. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Surya Paloh hingga Zulhas Hadir

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulhas mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo merupakan rutin mingguan.


Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

2 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. twitter.com
Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

Bestari menyatakan hingga saat ini dirinya belum mengumumkan secara terbuka arah dukungan di pilkada Jakarta, untuk Ridwan Kamil atau Pramono.


Respons Pro Kontra terhadap Guyonan Suswono Soal Janda

3 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono, usai blusukan ke Komplek PIK Blok B, Penggilingan, Jakarta Timur, Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Alfitria Nefi Pratiwi
Respons Pro Kontra terhadap Guyonan Suswono Soal Janda

Guyonan Suswono soal janda kaya menikahi pria pengangguran menuai polemik. Berikut respons yang pro dan kontra.


BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

3 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".


Bamus Betawi Nilai Tak Ada yang Salah dalam Guyonan Suswono Soal Janda Kaya, Ini Alasannya

3 hari lalu

Tangkapan layar video permintaan maaf dari calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono di instagram pribadinya. ANTARA/Instagram/@pak_suswono/Ilham Kausar
Bamus Betawi Nilai Tak Ada yang Salah dalam Guyonan Suswono Soal Janda Kaya, Ini Alasannya

Bamus Betawi menyatakan upaya membawa guyonan Suswono soal janda kaya ke ranah hukum sangat mengada-ada.