FPAN MPR: Jabatan Wamen Kontradiktif dengan Pemangkasan Eselon

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkenalkan 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sambil duduk lesehan di tangga ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkenalkan 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sambil duduk lesehan di tangga ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan penunjukan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju menimbulkan tanda tanya ditengah keputusan Presiden memangkas eselonisasi.

    "Saya melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya. Karena Presiden mengatakan akan melakukan terobosan reformasi birokrasi memangkas eselon tiga dan empat," kata Saleh di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan pemangkasan eselonisasi menjadi hanya dua level, merupakan langkah progresif dan patut dicoba. Namun penunjukan wakil menteri menurutnya menimbulkan pertanyaan apakah langkah tersebut menjadi kontradiktif dari gagasan pemangkasan eselonisasi.

    Selain itu, kata dia, hampir di semua kementerian memiliki dirjen dan deputi yang menangani masalah-masalah spesifik.

    Dia menilai dirjen sejatinya bekerja membantu seorang menteri di dalam kementerian.

    "Sekarang ditaruh lagi wakil menteri yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri. Nah nanti bagaimana ini job description-nya. Apakah wamen nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas seremonial saja atau juga mengeksekusi program," kata Saleh.

    Pertanyaan lain, kata dia, menyoal anggaran dalam APBN 2020 yang sepengetahuannya tidak terdapat nomenklatur anggaran untuk wakil menteri.

    "Jadi tidak ada anggarannya yang dibahas. Persoalannya nanti anggaran ini dari mana. Nanti terjadi lagi pembahasan anggaran yang katakanlah untuk menyesuaikan kepentingan organisasi di masing-masing kementerian," kata dia.

    Saleh menekankan pada dasarnya parlemen mendukung segala hal baik yang dilakukan pemerintah. Namun jika ada hal yang bertentangan dengan hajat hidup orang banyak maka harus berani disampaikan.

    "Jika misalnya bertentangan dengan hajat hidup orang banyak maka kita harus berani sampaikan. Karena itu adalah bagian dari tugas mulia kepada pemerintah agar menjadi kuat. Jangan sampai pemerintah lari dari tugas yang mestinya dia lakukan," jelas dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.