TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar ia menyusun rencana membuat Undang-undang ombnibus law.
Yasonna mengatakan Jokowi berpesan agar ia fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia di Kemenkumham dan penyelesaian Undang-Undang Omnibus Law.
Mendapat titipan itu, Yasonna telah memanggil pejabat eselon 1 Kemenkumham untuk membicarakan rencana percepatan tersebut. "Jadi singsingkan lengan, kita mau bekerja lebih kencang, lebih keras, lebih baik lagi ke depannya," kata dia, Rabu, 23 Oktober 2019.
Omnibus Law adalah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Biasanya pembuatan UU ini dilakukan dengan revisi atau pencabutan UU yang ada sebelumnya. Yasonna mengatakan UU Omnibus Law yang tengah disiapkan akan mengubah 74 UU yang ada.
Perubahan itu dilakukan untuk menyederhanakan perizinan guna mendorong investasi. Yasonna menargetkan UU ini akan selesai pada tahun ini. "Target kami tahun ini selesai," kata dia.