Jadi Menkumham Lagi, Yasonna Fokus Susun Omnibus Law Ubah 74 UU

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar ia menyusun rencana membuat Undang-undang ombnibus law

    Yasonna mengatakan Jokowi berpesan agar ia fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia di Kemenkumham dan penyelesaian Undang-Undang Omnibus Law.

    Mendapat titipan itu, Yasonna telah memanggil pejabat eselon 1 Kemenkumham untuk membicarakan rencana percepatan tersebut. "Jadi singsingkan lengan, kita mau bekerja lebih kencang, lebih keras, lebih baik lagi ke depannya," kata dia, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Omnibus Law adalah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Biasanya pembuatan UU ini dilakukan dengan revisi atau pencabutan UU yang ada sebelumnya. Yasonna mengatakan UU Omnibus Law yang tengah disiapkan akan mengubah 74 UU yang ada.

    Perubahan itu dilakukan untuk menyederhanakan perizinan guna mendorong investasi. Yasonna menargetkan UU ini akan selesai pada tahun ini. "Target kami tahun ini selesai," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.