Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Anak Amien Rais, PAN Tak Gabung Koalisi Jokowi

image-gnews
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais, yang juga anak mantan Ketua MPR Amien Rais, berhasil lolos menjadi anggota DPR setelah meraih 171.316 suara di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilu 2019. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais, yang juga anak mantan Ketua MPR Amien Rais, berhasil lolos menjadi anggota DPR setelah meraih 171.316 suara di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilu 2019. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan partainya akan berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Anak dari politikus senior PAN Amien Rais ini memastikan posisi itu yang diambil partainya menyikapi kenyataan politik belakangan ini.

"Kami insya Allah akan berada di luar pemerintahan," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019. "Melihat kenyataan politik sampai dengan sekarang ini, tentu saya kira sikap berada di luar pemerintahan itu akan lebih bijaksana."

Hanafi mengatakan, hak menjalankan pemerintahan ada pada Jokowi-Ma'ruf dan koalisinya sebagai pemenang pemilihan presiden 2019. Adapun sebagai partai yang calonnya kalah, kata Hanafi, wajar jika PAN berada di luar pemerintahan.

"Kami ini dulu berkompetisi, tentu yang sekarang in charge sebagai pemerintah adalah Pak Jokowi dan seluruh partai koalisinya, ya, tentu mereka lebih berhak," ujar Hanafi.

Hanafi mengatakan partainya akan mengontrol jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dia menyebut oposisi diperlukan agar menjadi antitesis bagi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami perannya berada di luar pemerintahan untuk mengawal supaya pemerintahan ini jalannya benar sesuai janji yang memang sudah diucapkan presiden ketika kampanye," kata dia.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan partainya otomatis akan berada di luar pemerintahan jika tak ada kader yang masuk kabinet. Hingga hari kedua pemanggilan calon-calon menteri Jokowi ke Istana, kata dia, PAN tak menerima panggilan apa pun.

"Enggak ada (dipanggil). Tapi kami sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi-lah. Kami tidak juga mengajukan nama, tidak lobi-lobi khusus, tidak," ujar Yandri secara terpisah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Zulhas Bilang Jatah Kursi PAN di Kabinet Terserah Prabowo

1 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Zulhas Bilang Jatah Kursi PAN di Kabinet Terserah Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bicara mengenaj jatah kursi PAN di Kabinet mendatang.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

19 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah menteri minimal 5 menteri mendapat reaksi dari Gerindra dan PAN.


Harga Beras Masih Liar, Begini Anggota DPR Semprot Mendag Zulkifli Hasan

1 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender SS, Jakart, Senin 26 Februari 2024. Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan sudah menjadi permasalahan tahunan yang dihadapi masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan peningkatan permintaan yang melonjak. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Beras Masih Liar, Begini Anggota DPR Semprot Mendag Zulkifli Hasan

Harga beras tinggi dan kelangkaannya tersebut menjadi pertanyaan tajam Komisi VI DPR RI pada langkah pemerintah dalam menangani beras.


Soal Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PAN: Itu Masih Lama, Santai Saja

1 hari lalu

Viva Yoga Mauladi: Karena Negara Bukan Tukang Palak
Soal Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PAN: Itu Masih Lama, Santai Saja

PAN menilai pembahasan mengenai komposisi menteri masih terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Mereka enggan tanggapi Golkar.


Reaksi Anies hingga Gibran Soal Gagasan Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi

4 hari lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Reaksi Anies hingga Gibran Soal Gagasan Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi

Mengenai gagasan koalisi besar Jokowi, Anies Baswedan mengatakan dia terus berada di barisan perubahan.


Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

7 hari lalu

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) disaksikan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri), Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan jajaran pengurus mengangkat koin bersimbol PSI pada puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan simpatisan PSI se-Jawa Tengah tersebut mengusung tema Dendang Sayang PSI Menang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

KPU DKI mengumumkan perolehan suara dalam Pileg DPRD DKI di Pemilu 2024. PSI menempati urutan ke-7 melampaui PAN, Demokrat, dan PPP.


Reaksi PPP dan PAN soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

10 hari lalu

Perwakilan partai politik mengikuti  rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di Kantor KPU Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. KPU Provinsi Jawa Barat memulai rekapitulasi untuk 27 kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap mencapai 35 juta orang yang ditargetkan selesai pada 10 Maret  mendatang. TEMPO/Prima Mulia
Reaksi PPP dan PAN soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

Politikus PAN dan PPP merespons surat edaran KPU soal perpanjangan jadwal rekapitulasi. Begini kata mereka.


Jadi Caleg PAN di Jabar, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Terancam Gagal ke Senayan

12 hari lalu

Ilustrasi saksi parpol saat pemilu. ANTARA/Rahmad
Jadi Caleg PAN di Jabar, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Terancam Gagal ke Senayan

Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mamduhah Ma'ruf Amin terancam gagal melenggang ke Senayan. Caleg asal PAN itu maju lewat Dapil XI Jabar.


PAN Tolak Dukung Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

13 hari lalu

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam diskusi Empat Pilar MPR kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 September 2018. (dok MPR RI)
PAN Tolak Dukung Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PAN menolak untuk mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Merekomendasikan penyelesaian melalui jalur konstitusional.