Mardani PKS Anggap Konsep Prabowo Beda dengan Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mardani Ali Sera. Dok TEMPO

    Mardani Ali Sera. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap Partai Gerindra tetap menjadi oposisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Mardani beralasan konsep pembangunan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbeda dengan konsep Jokowi-Ma'ruf.

    "Dari awal saya teriaknya, seluruh partai pendukung Prabowo Sandi menjadi oposisi. Kenapa, karena proposal pembangunan Indonesia versi Prabowo-Sandi berbeda dengan proposal pembangunan Jokowi-Ma'ruf," kata Mardani dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.

    Mardani mencontohkan, dalam visi misi di pemilihan presiden 2019, Prabowo-Sandiaga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi menurut Jokowi-Ma'ruf berada di kisaran 5 persen. Mardani berujar demikian pula konsep swasembada pangan di antara kedua kubu berbeda.

    Contoh lainnya yang dipaparkan Mardani adalah persoalan yang kini menghimpit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut dia, sulit untuk bisa mengkritik masalah tata kelola BPJS Kesehatan jika ternyata semua partai bergabung ke koalisi pemerintahan.

    "BPJS punya banyak bleeding-nya, padahal tidak ada asuransi di dunia yang punya nasabah 192 juta orang, itu adalah BPJS. Mestinya ini jadi the biggest insurance in the world," kata Mardani.

    Mardani mengatakan menjadi oposisi ini bukan berarti tidak melakukan rekonsiliasi pascapemilihan presiden 2019. Dia berujar komunikasi harus terus dijalin.

    Mardani pun menegaskan harapannya agar Gerindra tetap menjadi oposisi. "PKS tidak berharap jadi oposisi sendirian, tetap kami berharap partai pendukung Pak Prabowo Sandi bergabung dalam kami oposisi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.