TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyatakan partainya tak sepakat jika tak ada oposisi dalam Pemerintahan Joko Widodo atau menjadi koalisi Jokowi.
"Nanti Pak Jokowi dijerumuskan karena enggak ada yang mengontrol," ujar Irma di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan pada Kamis, 17 Oktober 2019.
Irma menampik bahwa pernyataan itu diungkapkan karena NasDem takut jatah kursi menteri partainya diambil partai lain yang akan bergabung belakang. "Kami mendukung tanpa syarat kok, enggak dikasih satu pun juga enggak apa-apa," ujar Irma.
NasDem, kata dia, hanya tidak nyaman kalau tidak ada checks and balance jika semua partai masuk masuk ke koalisi pemerintah. "Ini berbahaya. Ya, kalau 1-2 partai boleh lah gabung, tapi kalau semua jangan lah," ujar Irma.
Sejauh ini, Gerindra yang memberi sinyal kuat akan merapat ke pemerintahan. Belakangan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Plesir yang dilakukan menjelang pelantikan presiden-wakil presiden serta kabinet ini pun dianggap sebagai upaya Gerindra meluluhkan koalisi Jokowi agar bisa masuk ke pemerintahan.
Beberapa partai koalisi pengusung Jokowi yang dikunjungi Prabowo mengisyaratkan tak setuju Partai Gerindra bergabung dan mendapatkan jatah di kabinet. Salah satunya adalah Golkar.
Usai Prabowo menyambangi kantor DPP Golkar, dua hari lalu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut kerjasama yang mungkin antara Golkar dan Gerindra ialah di parlemen. Dia menolak bicara soal kabinet dengan alasan hal itu merupakan domain Presiden Jokowi.
"Tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa kami punya banyak kesamaan, dan tentu dalam konteks-konteks yang kami bicarakan adalah konteks parlemen," kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Barat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily secara terpisah pun menilai idealnya Partai Gerindra sebagai pihak yang kalah dalam pemilu presiden tetap menjadi oposisi ketimbang merapat ke koalisi pemerintah.
“Dalam konteks demokrasi tentu pihak yang kalah semestinya menjadi kelompok oposisi. Idealnya seperti itu,” ujar Ace dijumpai di Cikini, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
