Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Partai Lempar Sinyal Keberatan Gerindra ke Koalisi Jokowi

image-gnews
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di kediaman Surya Paloh di Kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019. Dalam keterangannya, Surya mengatakan tidak mempermasalahkan jika Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di kediaman Surya Paloh di Kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019. Dalam keterangannya, Surya mengatakan tidak mempermasalahkan jika Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Plesir yang dilakukan menjelang pelantikan presiden-wakil presiden serta kabinet ini pun dianggap sebagai upaya Gerindra meluluhkan koalisi Jokowi agar bisa masuk ke pemerintahan.

Selain itu, safari politik Prabowo juga dikaitkan dengan isu jatah kursi Menteri Pertanian untuk Gerindra. "Ha-ha-ha wartawan lebih tahu," kata Prabowo soal isu kursi Menteri Pertanian untuk Gerindra, ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 15 Oktober 2019.

Meski begitu, tiga partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dikunjungi Prabowo mengisyaratkan tak setuju Partai Gerindra bergabung dan mendapatkan jatah di kabinet.

Prabowo mengawali safari politik ke tiga partai koalisi Jokowi pada Ahad, 13 Oktober, dengan berkunjung ke rumah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Seusai pertemuan, Surya Paloh memang menyatakan tak masalah jika Gerindra bergabung ke pemerintahan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu-isu kebangsaan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

"Saya mana ada masalah. Kami yakin jika Pak Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintahan, ini bersama-sama dengan tekad yang sama," kata Surya Paloh di rumahnya, kawasan Permata Hijau, Jakarta Barat, Ahad malam, 13 Oktober 2019.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengklaim yang dimaksud Surya adalah menyerahkan urusan bertambahnya koalisi kepada Presiden Joko Widodo. Dia membantah pertemuan Surya dan Prabowo membicarakan merapatnya Gerindra ke koalisi Jokowi.

"Pak Jokowi yang wacana, ya keputusannya Pak Jokowi. Itu haknya Presiden bahwa dia bicara dengan kami," kata Johnny, Senin, 15 Oktober.

Sehari setelahnya, giliran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Prabowo. Seusai pertemuan, Muhaimin mengatakan tak masalah Gerindra bergabung. Namun dia sekaligus mengimbuhkan Gerindra adalah makmum masbuk.

"Iyalah, enggak apa-apa (masuk koalisi). Tapi, ibarat kalau kita sedang salat itu ada imam dan makmum. Nah, makmum yang datangnya belakangan itu namanya makmum masbuk," ujar Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta pada Senin malam, 14 Oktober 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan, makmum masbuk adalah istilah untuk jamaah yang datang belakangan saat salat berjamaah. Makmum yang datang duluan dan di baris pertama itu layak mendapat unta, sedangkan yang datang belakangan idealnya juga duduk di saf belakang.

Jazilul berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan siapa yang sudah lebih dulu dan bekerja untuk koalisi. Jika diibaratkan dengan makmum masbuk, dia berpendapat, Gerindra pun semestinya mendapatkan tempat belakangan di koalisi Jokowi.

"Kalau dianalogikan dengan makmum masbuk ya seperti itu. Yang datang belakangan ya dapat jatah belakangan," kata Jazilul, Selasa, 15 Oktober 2019.

Kemarin, Prabowo menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Seusai pertemuan, Airlangga menyebut kerja sama yang mungkin antara Golkar dan Gerindra ialah di parlemen. Dia menolak bicara soal kabinet dengan alasan hal itu merupakan domain  Presiden Jokowi.

"Tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa kami punya banyak kesamaan, dan tentu dalam konteks-konteks yang kami bicarakan adalah konteks parlemen," kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Barat, Selasa, 15 Oktober 2019.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily secara terpisah pun menilai idealnya Partai Gerindra sebagai pihak yang kalah dalam pemilu presiden tetap menjadi oposisi ketimbang merapat ke koalisi pemerintah.

“Dalam konteks demokrasi tentu pihak yang kalah semestinya menjadi kelompok oposisi. Idealnya seperti itu,” ujar Ace dijumpai di Cikini, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI | DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ali Mochtar Ngabalin Balik ke KSP setelah Gagal jadi Anggota DPR

23 menit lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat memberikan keterangan bakal menerima demonstran dari PA 212 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 September 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ali Mochtar Ngabalin Balik ke KSP setelah Gagal jadi Anggota DPR

Ngabalin maju di daerah pemilihan (dapil) Buton, Sulawesi Tenggara sebagai caleg Partai Golkar.


NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

34 menit lalu

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers usai menggelar rapat Partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 18 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

Partai NasDem, PKB, dan PKS sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

1 jam lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

PKB menyatakan pengguliran hak angket di DPR perlu dilakukan bersama-sama.


Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

2 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

PDIP menepis tudingan gamang ihwal hak angket. NasDem, PKS dan PKB nyataka maju tanpa PDIP


Ade Paloh, Keponakan Surya Paloh Meninggal, NasDem Berduka

2 jam lalu

Vokalis Sore Band Firza Achmar Paloh atau yang kerap disapa Ade Paloh meninggal pada Selasa, 19 Maret 2024. Foto: Dok Sore Band @sorezeband.
Ade Paloh, Keponakan Surya Paloh Meninggal, NasDem Berduka

Kabar kematian Ade Paloh juga disebarluaskan melalui cuitan di media sosial X.


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

Pengamat menilai permintaan jatah kursi oleh Golkar menunjukkan kabinet disusun bukan melihat kapasitas.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

4 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.