TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Plesir yang dilakukan menjelang pelantikan presiden-wakil presiden serta kabinet ini pun dianggap sebagai upaya Gerindra meluluhkan koalisi Jokowi agar bisa masuk ke pemerintahan.
Selain itu, safari politik Prabowo juga dikaitkan dengan isu jatah kursi Menteri Pertanian untuk Gerindra. "Ha-ha-ha wartawan lebih tahu," kata Prabowo soal isu kursi Menteri Pertanian untuk Gerindra, ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Meski begitu, tiga partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dikunjungi Prabowo mengisyaratkan tak setuju Partai Gerindra bergabung dan mendapatkan jatah di kabinet.
Prabowo mengawali safari politik ke tiga partai koalisi Jokowi pada Ahad, 13 Oktober, dengan berkunjung ke rumah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Seusai pertemuan, Surya Paloh memang menyatakan tak masalah jika Gerindra bergabung ke pemerintahan.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu-isu kebangsaan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
"Saya mana ada masalah. Kami yakin jika Pak Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintahan, ini bersama-sama dengan tekad yang sama," kata Surya Paloh di rumahnya, kawasan Permata Hijau, Jakarta Barat, Ahad malam, 13 Oktober 2019.
Meski begitu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengklaim yang dimaksud Surya adalah menyerahkan urusan bertambahnya koalisi kepada Presiden Joko Widodo. Dia membantah pertemuan Surya dan Prabowo membicarakan merapatnya Gerindra ke koalisi Jokowi.
"Pak Jokowi yang wacana, ya keputusannya Pak Jokowi. Itu haknya Presiden bahwa dia bicara dengan kami," kata Johnny, Senin, 15 Oktober.
Sehari setelahnya, giliran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Prabowo. Seusai pertemuan, Muhaimin mengatakan tak masalah Gerindra bergabung. Namun dia sekaligus mengimbuhkan Gerindra adalah makmum masbuk.
"Iyalah, enggak apa-apa (masuk koalisi). Tapi, ibarat kalau kita sedang salat itu ada imam dan makmum. Nah, makmum yang datangnya belakangan itu namanya makmum masbuk," ujar Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta pada Senin malam, 14 Oktober 2019.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan, makmum masbuk adalah istilah untuk jamaah yang datang belakangan saat salat berjamaah. Makmum yang datang duluan dan di baris pertama itu layak mendapat unta, sedangkan yang datang belakangan idealnya juga duduk di saf belakang.
Jazilul berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan siapa yang sudah lebih dulu dan bekerja untuk koalisi. Jika diibaratkan dengan makmum masbuk, dia berpendapat, Gerindra pun semestinya mendapatkan tempat belakangan di koalisi Jokowi.
"Kalau dianalogikan dengan makmum masbuk ya seperti itu. Yang datang belakangan ya dapat jatah belakangan," kata Jazilul, Selasa, 15 Oktober 2019.
Kemarin, Prabowo menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Seusai pertemuan, Airlangga menyebut kerja sama yang mungkin antara Golkar dan Gerindra ialah di parlemen. Dia menolak bicara soal kabinet dengan alasan hal itu merupakan domain Presiden Jokowi.
"Tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa kami punya banyak kesamaan, dan tentu dalam konteks-konteks yang kami bicarakan adalah konteks parlemen," kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Barat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily secara terpisah pun menilai idealnya Partai Gerindra sebagai pihak yang kalah dalam pemilu presiden tetap menjadi oposisi ketimbang merapat ke koalisi pemerintah.
“Dalam konteks demokrasi tentu pihak yang kalah semestinya menjadi kelompok oposisi. Idealnya seperti itu,” ujar Ace dijumpai di Cikini, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI | DEWI NURITA
