KPK Perpanjang Penahanan Imam Nahrawi 40 Hari

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019, Imam Nahrawi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. Penyidik KPK resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka Imam Nahrawi. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019, Imam Nahrawi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. Penyidik KPK resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka Imam Nahrawi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

    "Terhadap tersangka IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis pada Selasa, 15 Oktober 2019.

    Mulanya, Imam sudah ditahan selama 20 hari sejak Jumat, 27 September 2019. Lanjutan penahanan selama 40 akan terhitung sejak 17 Oktober sampai 25 November 2019.

    Imam Nahrawi merupakan tersangka kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018. Imam dan asistennya, Miftahul Ulum, diduga menerima uang dengan total Rp 26,5 miliar.

    Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. Penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

    KPK juga menduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait. Adapun rinciannya, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar.

    Imam dan Ulum disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.