Kata Pakar Soal Penyebab Anggaran BPJS Kesehatan yang Defisit

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksono Trisnantoro mengatakan defisit BPJS Kesehatan karena membengkaknya biaya pengobatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kalangan ekonomi orang mampu. Peserta JKN-KIS terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya Penerima Bantuan Iuran PBI, Peserta Penerima Upah (PPU) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dari penggolongan itu, "PBI biayanya ditanggung APBN berjumlah 43,2 persen dari seluruh peserta JKN-KIS," ujar Laksono, di Yogyakarta, Selasa 8 Oktober 2019. Sedangkan PBI yang biayanya ditanggung APBD berjumlah 16,4 persen, PPU sekitar 23,4 persen, PBPU 14,7 persen dan yang masuk golongan bukan pekerja sekitar 2,3 persen.

Menurut dia, PPBU 14,7 persen itu golongan orang kaya yang paling banyak menggunakan defisit BPJS. Karena penggunaannya banyak sedangkan preminya sangat murah, Rp 80 ribu, Rp 51 ribu dan 25 ribu," kata dia.

Selama ini, kata dia, golongan PBI yang anggarannya ditanggung APBN tidak pernah defisit. Anggaran sisa itu kemudian dipakai BPJS Kesehatan untuk membiayai golongan PBPU.

Anggaran BPJS Kesehatan masuk dalam satu pintu. Kalau di PBI anggarannya sisa, otomatis dipakai untuk kelompok yang minus. "Anggaran masuk pada satu lubang akhirnya kecampur, karena golongan JKN-KIS tidak dipilah-pilah."

Laksono menyarankan pemerintah menyusun kebijakan kompartemenisasi dalam dana amanat. Tujuannya agar BPJS tidak defisit pembiayaan. Dengan cara itu persoalan BPJS Kesehatan diyakini akan teratasi. “Kompartemenisasi ini seperti membuat kantong pengelolaan dana amanat berdasarkan kelompok peserta. Tujuannya agar dana BPJS tidak tercampur,” kata dia.

Selama ini dana untuk masyarakat miskin di BPJS Kesehatan terbukti digunakan untuk membiayai masyarakat mampu. “Terjadi gotong royong terbalik.” 






Terkini Bisnis: Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Jemaah Haji Furoda Bayar Ratusan Juta

3 jam lalu

Terkini Bisnis: Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Jemaah Haji Furoda Bayar Ratusan Juta

Berita terkini di kanal ekonomi dimulai dengan pelemahan rupiah yang menyentuh Rp 15 ribu per dolar Amerika Serikat.


5 Trik BPJS Kesehatan Agar Peserta Tak Tunggak Iuran

8 jam lalu

5 Trik BPJS Kesehatan Agar Peserta Tak Tunggak Iuran

BPJS Kesehatan melakukan sistem auto-debit untuk para peserta di segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri.


Terpopuler Bisnis: Vaksin Booster Syarat Perjalanan, Antam Kalah Kasasi dalam Kasus 1,1 Ton Emas

10 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Vaksin Booster Syarat Perjalanan, Antam Kalah Kasasi dalam Kasus 1,1 Ton Emas

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 5 Juli 2022 dimulai dari lima fakta soal vaksin booster sebagai syarat terbaru perjalanan dan keramaian.


Kelas Rawat Inap Dihapus, Dirut BPJS Kesehatan Blak-blakan Soal Perubahan Iuran Peserta

18 jam lalu

Kelas Rawat Inap Dihapus, Dirut BPJS Kesehatan Blak-blakan Soal Perubahan Iuran Peserta

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti blak-blakan menjelaskan soal penyesuaian tarif seiring penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS.


BPJS Kesehatan Pertahankan Predikat WTM

20 jam lalu

BPJS Kesehatan Pertahankan Predikat WTM

Capaian tersebut merupakan predikat WTM kedelapan secara berturut-turut yang diraih BPJS Kesehatan.


Ada Penyesuaian Tarif INA CBGs BPJS Kesehatan, Menkes: Bukan untuk Profit

2 hari lalu

Ada Penyesuaian Tarif INA CBGs BPJS Kesehatan, Menkes: Bukan untuk Profit

Tarif INA CBGs adalah metode pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit melalui sistem paket per episode pelayanan kesehatan.


Terpopuler Bisnis: Pertamina Hargai Netizen soal MyPertamina, Kredit Macet Titan Energy

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Pertamina Hargai Netizen soal MyPertamina, Kredit Macet Titan Energy

Berita tentang penerapan penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU untuk konsumen BBM bersubsidi di SPBU masih banyak diminati pembaca.


Uji Coba Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Dihapus, Simak Iuran untuk Tiap Kelompok Peserta

3 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Dihapus, Simak Iuran untuk Tiap Kelompok Peserta

BPJS Kesehatan akan menguji coba penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) di sejumlah rumah sakit per bulan ini. Begini dampaknya ke iuran peserta.


2021, BPJS Kesehatan Catat Surplus Aset Bersih Jaminan Sosial Rp 38,76 Triliun

5 hari lalu

2021, BPJS Kesehatan Catat Surplus Aset Bersih Jaminan Sosial Rp 38,76 Triliun

Surplus aset bersih dana jaminan sosial BPJS Kesehatan pada 2021 mencapai Rp 38,76 triliun atau membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.


DJSN Sebut Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan Belum Berlaku 1 Juli

6 hari lalu

DJSN Sebut Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan Belum Berlaku 1 Juli

Kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan diterapkan setelah revisi Perpres 82 Tahun 2018 diundangkan.