Yasonna Laoly Gandoli Jokowi Mengeluarkan Perpu KPK

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan atau Menkumham kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi mulai 1 Oktober 2019. Pengunduran diri tersebut berkaitan dengan terpilihnya Yasonna sebagai anggota DPR Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta-Bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kembali memberi komentar soal rencana Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK. Yasonna meminta Jokowi tidak mengeluarkan Perpu.

"Sebaiknya jangan (keluarkan Perpu). Kalau UU ini tidak sempurna, buat legislative review saja. Jalankan dulu UU ini," ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Kendati dia keberatan, namun, ujar Yasonna, keputusan akhir tetap ada di tangan presiden. "Kewenangan objektif Presiden kan menyampaikan pandangan subyektifnya sebagai eksekutif yang diberi kewenangan oleh konstitusi,"  ujar dia.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengklaim Presiden Jokowi dan partai koalisi berpendapat senada tak akan mengeluarkan Perpu KPK. Paloh mengatakan hal ini dibicarakan dalam pertemuan lima pimpinan partai koalisi dengan Jokowi di Istana Bogor pada Senin malam lalu. "Yang jelas Presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Surya Paloh beralasan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Adapun saat ini UU tersebut juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dia berpendapat agar proses judicial review itu berjalan terlebih dulu. "Untuk sementara enggak ada, belum terpikirkan mengeluarkan perpu," kata dia.

Surya Paloh mengakui aksi unjuk rasa mahasiswa menolak hasil revisi UU KPK turut dibicarakan dalam pertemuan dengan Jokowi. Menurut dia, polemik UU KPK ini terlalu dipolitisasi. Dia menilai justru salah jika presiden didesak mengeluarkan Perpu KPK sementara proses di yudikatif sedang berlangsung. Surya pun menganggap harus ada pembicaraan dengan para pakar hukum tata negara terkait hal ini.

"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, Presiden kita paksa keluarkan Perpu, ini justru dipolitisir. Salah-salah Presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah lho. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara," kata dia.

DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

13 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

16 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

19 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

2 hari lalu

Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

Mereka menilai kebijakan yang diambil Jokowi justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian rakyat.


Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

2 hari lalu

Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

Heru Budi Hartono menyebut soal namanya yang digadang bakal jadi Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan masih misteri dan tak perlu dijawab.


Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

2 hari lalu

Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono hampir setiap hari bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi sejak namanya resmi diusulkan sebagai calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, Heru mengklaim belum ada membicarakan topik ini dengan kepala negara.