JK Sebut Pendekatan Infrastruktur di Papua Tak Tepat

Warga memadati Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat 27 September 2019. Warga Wamena terus memadati bandara untuk meninggalkan Wamena pascakerusuhan pada Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pendekatan pemerintah untuk menangani berbagai isu di Papua masih tak tepat. JK mengatakan pemerintah yang terlalu fokus pada pendekatan infrastruktur dan ekonomi tak tepat.

"Untuk Papua yang masih lebih tradisional, itu pendekatan mesti pendekatan budaya yang lebih dalam lagi. Karena pengertian kemakmuran kemajuan beda beda rupanya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2019.

Pembangunan infrastruktur seperti bandara hingga jalan tol, kata JK, tak bisa dijadikan patokan pemerintah telah berbuat sesuatu bagi Papua. Selain itu, JK juga menilai perlu lebih banyak dialog dan pembenahan.

"Yang sangat penting juga di sana adalah peranan pemimpin formal gubernur, bupati, kepala distrik, yang betul betul berfungsi untuk membangun masyarakatnya dengan uang yang begitu banyak, dana yang begitu banyak," kata JK.

Selain itu, JK juga menilai aturan otonomi khusus yang diterapkan di Papua juga harus dimaksimalkan. Ia menilai selama ini status otsus di Papua sebenarnya sudah cukup luas dan mencangkup banyak hal. Karena itu, JK berharap pelaksanaan otsus yang sudah berjalan sejak 2001 itu, bisa segera dievaluasi.

Situasi Papua terus memanas sejak insiden pada 17 Agustus 2019 lalu. Setelah aksi demonstrasi berkepanjangan terjadi di berbagai daerah di tanah Papua, situasi sempat tenang sejenak. Namun sejak akhir Oktober, insiden di Wamena pecah yang mengakibatkan 33 orang tewas.






Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

20 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

20 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

22 jam lalu

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


HUT Sumbar ke-77, Jusuf Kalla: Berpikir Seperti Orang Minang, Bekerja seperti Orang Jawa

1 hari lalu

HUT Sumbar ke-77, Jusuf Kalla: Berpikir Seperti Orang Minang, Bekerja seperti Orang Jawa

HUT Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ke-77 dihadiri Jusuf Kalla. "Orang Minang selalu pakai otak bukan otot," katanya.


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

1 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

4 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

5 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.