TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya atau BEM Unair Agung Tri Putra berpendapat dialog dengan Presiden Jokowi pentinh dilakukan.
Menurut dia, dialog itu akan membahas tuntutan yang disuarakan mahasiswa lewat demonstrasi pada pekan lalu. Tanpa dialog dengan Kepala Negara, Agung menilai, pelaksanaan tuntutan bisa kurang fokus.
"Asal dialognya transparan, saya setuju," kata Agung saat dihubungi Tempo pada Senin sore, 30 September 2019.
Di sisi lain, Agung mengatakan, penolakan BEM SI (Seluruh Indonesia) bertemu Presiden Jokowi bukan sesuatu yang pantas dipermasalahkan. Dia berpendapat BEM SI saat itu meminta dialog dilakukan di ruang terbuka dan melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah.
"Memang kan gerakan mahasiswa ini tak hanya di Jakarta, tapi hampir merata di Indonesia. Maka tiap daerah harus ada yang mewakili untuk menyatukan tuntutan," ucap mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Unair tersebut.
Bila perlu dalam dialoh dengan Jokowi, mahasiswa membawa draf tuntutan agar bisa diketahui progres ialog itu. Tuntutan mahasiswa tak berubah dari butir-butir yang beredar luas di media sosial itu, di antaranya penerbitan Perpu KPK, pembatalan RKUHP, penolakan revisi UU Pemasyarakatan, revisi UU Pertanahan, serta revisi UU Minerba.
BEM Unair juga tak menolak bila diajak diskusi oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Agung menganggap berdialog dengan menteri pun penting. Namun, dia menyatakan belum mendapat undangan diskusi bersama Ryamizard. "Sampai sekarang belum."
