Yasonna Laoly Anggap Pembatasan Remisi Koruptor Melanggar HAM

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tiito Karnavia (kiri) mengukuhkan Menkumham Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (kanan) sebagai guru besar saat prosesi pedang pora pada Rapat Senat Terbuka  di Aula STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Rabu 11 September 2019. Yasonna H Laoly dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Kapolri Jenderal Pol Tiito Karnavia (kiri) mengukuhkan Menkumham Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (kanan) sebagai guru besar saat prosesi pedang pora pada Rapat Senat Terbuka di Aula STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Rabu 11 September 2019. Yasonna H Laoly dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan alasan dipermudahnya pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme dalam revisi Undang-undang Pemasyarakatan (RUU PAS). Menurut Yasonna, pembebasan bersyarat merupakan hak asasi bagi setiap orang.

    "Pokoknya setiap orang punya hak remisi. (Pembatasan) itu melanggar hak asasi," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

    Meski begitu Yasonna membantah UU PAS anyar ini memberi angin segar kepada para narapidana korupsi. Dia berujar nantinya akan dibuat turunan lebih lanjut dari undang-undang ini.

    "Enggaklah, tidak ada (angin segar), kan ada pengaturan lebih lanjut nanti," kata dia. "Pembatasan itu melalui dua, pengadilan dan UU."

    Revisi UU PAS baru saja dibahas Komisi Hukum DPR bersama pemerintah tadi malam, Selasa, 17 September 2019 dan rencananya disahkan paling lambat pekan depan. Aturan baru pemberian remisi itu membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

    "Kami berlakukan PP Nomor 32 Yahun 1999, yang berkorelasi dengan KUHP,” kata anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik, di gedung DPR pada Selasa malam, 17 September 2019.

    Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 terdapat Pasal 34A yang mengatur pemberian remisi bagi narapidana perkara terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, wajib memenuhi persyaratan.

    Salah satu syaratnya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya alias bertindak sebagai justice collaborator.

    Adapun dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 yang akan kembali berlaku, pemberian remisi diatur dalam Pasal 34. Pasal ini hanya menyebut, setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

    “Dalam RUU yang baru ini kami membuat, sepanjang (hak remisi) tidak dicabut oleh pengadilan, itu tetap bisa (mendapatkan remisi),” tutur Erma.

    Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum tersebut, selama vonis hakim tidak menyebutkan hak terpidana (termasuk remisi) dicabut, terpidana berhak mengajukan remisi kepada Menteri Hukum dan HAM. Pemberian remisi akan mempertimbangkan catatan dari pejabat Pemasyarakatan.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.