Fahri Hamzah Minta Pimpinan KPK Bergaul

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Pada 8 Maret 2018, Fahri melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Pada 8 Maret 2018, Fahri melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan nasihat khusus kepada lima pimpinan baru KPK yang terpilih pada Kamis malam lalu, 12 September 2019. Dia juga menyindir pejabat KPK saat ini.

    Fahri, yang akan habis masa tugasnya di DPR dua pekan lagi, mengatakan pimpinan KPK yang baru jangan berpolitik dan menggunakan intelijen. Demonstrasi pun harus segera dihentikan.

    "Selamat kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelejen. Bekerjalan sistematis dengan penguatan koordinasi, supervisi, dan monitoring. Sukses!" tulisnya lewat akun Twitter @Fahrihamzah hari ini, Jumat, 13 September 2019.

    Komisi Hukum DPR telah memilih lima pimpinan baru KPK (2019-2023), yakni Firli Bahuri (ketua), Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.

    Fahri Hamzah pun meminta pimpinan KPK saat ini atau periode 2015-2019 segera menghentikan demonstrasi yang menolak pemimpin baru dan mengkritik revisi UU KPK.

    Menurut Fahri tindakan tersebut seperti laiknya aksi aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). "Kalian bukan LSM, konsepnya beda."

    Sebagai lembaga negara yang independen, Fahri Hamzah berpendapat, KPK perlu dibersihkan dari kerja politik. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi.

    Maka dia menilai demonstrasi yang digelar oleh pimpinan KPK saat ini menimbulkan suasana perang yang tak relevan dengan masa damai seperti sekarang ini. Fahri Hamzah meminta petinggi KPK menyelesaikan perbedaan pendapat dengan koordinasi, bukan demonstrasi.

    Dia berpandangan bahwa Komisioner KPK adalah Wakil Presiden ke-2 sebab terlampau kuat aksesnya ke semua lembaga.

    "Bergaullah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang-mentang bisa nyadap dan mengetahui dosa-dosa tersembunyi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.