Gubernur Papua Barat Tak Tahu Pertemuan Jokowi dan Tokoh Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan ini guna mempersatukan Papua secara damai dan tenang dengan menjaga keamanan. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan ini guna mempersatukan Papua secara damai dan tenang dengan menjaga keamanan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengaku tak mengetahui pertemuan 60-an tokoh Papua dan Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu.

    Ia juga tak mengenal tokoh-tokoh yang diajak dialog oleh Jokowi di Istana Negara itu. "Tokoh itu siapa, saya kurang tahu. Berapa orang dari Papua Barat dan berapa dari Papua saya juga belum tahu. Kalau bicara tokoh adat saya juga kepala suku. Saya tahu ada pertemuan tokoh Papua di Istana setelah nonton TV," kata Dominggus seperti dikutip Antara, Kamis malam 12 September 2019.

    Ia mengatakan kehadiran orang yang mengklaim sebagai tokoh Papua itu tak mewakili seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

    Seperti saya bilang tadi, aspirasi masyarakat dari hasil pertemuan yang saya lakukan di Manokwari, Sorong, Fakfak juga daerah lain ada dan sudah saya serahkan juga ke Jakarta. Kita sedang menunggu waktu pak Presiden untuk membahasnya," katanya.

    Meskipun menyesalkan pertemuan tersebut, gubernur mengaku mendukung rencana Presiden Jokowi sebagai jawaban atas 9 aspirasi yang diajukan 61 tokoh tersebut.

    "Saya kaget, kita sementara atur supaya situasi keamanan di daerah segera kembali pulih kok tiba-tiba ada tokoh-tokoh membawa aspirasi dan bertemu presiden," kata Dominggus Mandacan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.