Abraham Samad Beberkan Kekhawatiran Bila Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Abraham Samad menilai undang - undang KPK saat ini masih tepat dan relevan.

    Abraham Samad menilai undang - undang KPK saat ini masih tepat dan relevan.

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad membeberkan beberapa kekhawatiran jika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh DPR RI direvisi.

    "Kalau (revisi) ini disetujui, orang-orang (tahanan koruptor) tersebut harus segera dikeluarkan dari tahanan. Konsekuensinya seperti itu kalau ditandatangani," ujar Samad dalam diskusi KPK di Ujung Tanduk yang berlangsung di Graha Pena, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Menurut dia, hal itu akan terjadi ketika UU KPK direvisi karena di dalamnya ada poin yang menyebutkan bahwa penyidik maupun penyelidik KPK harus berasal dari Kepolisian, Kejaksaan ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Sehingga, Samad menganggap kasus korupsi yang sempat ditangani oleh para penyidik KPK dari non Kepolisian, Kejaksaan ataupun PNS, akan bermasalah di mata hukum.

    "Karena setelah revisinya ditandatangani, (penahanan) dianggap tidak sah, ketika dianggap tidak sah maka (kasusnya) dianggap gugur, konsekuensinya mereka harus dikeluarkan dari rumah tahanan," kata Samad.

    Ia menyebutkan bahwa banyak kasus di KPK yang sedang proses, bahkan sudah selesai yang merupakan hasil dari penyidik institusi non pemerintah. Salah satunya kasus korupsi dengan terdakwa Setya Novanto.

    "Konsekuensinya seperti itu kalau ditandatangani, semua koruptor harus dikeluarkan pada saat itu. Maka, seyogyanya penyidik maupun penyelidik juga bisa berasal dari bukan organ-organ pemerintah," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.