Kelompok Mengaku Relawan Jokowi Minta DPR Bekukan Sementara KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster bertuliskan

    Poster bertuliskan "KPK Harus Mati" (koruptor) terlihat di depan Gedung Merah Putih KPK sebagai aksi untuk memprotes revisi UU KPK, di Jakarta, Senin, 9 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta-Sebuah kelompok yang menamakan diri sebagai Relawan Indonesia Bersatu meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat membekukan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi Hukum DPR dengan kelompok masyarakat sipil terkait seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang digelar Selasa, 10 September 2019.

    Presidium Nasional Relawan Indonesia Bersatu, Risman Hidayat, awalnya membahas tindakan pimpinan dan pegawai komisi antikorupsi yang menutup tulisan "KPK" di gedung KPK dengan kain hitam. "Kalau mereka nutup KPK, ya, kita bekukan saja. DPR, kami dukung, bekukan saja satu bulan sampai terpilih pimpinan baru," kata Risman saat RDPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Risman sebelumnya mengklaim Relawan Indonesia Bersatu terdiri dari 71 kelompok relawan yang mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. Menurutnya, kepemimpinan Jokowi berhasil melakukan penindakan korupsi. Kata dia, orang-orang terdekat Jokowi pun tetap ditangkap jika melakukan korupsi.

    Risman juga menyebut Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 telah bekerja dengan baik. Sehingga, ujarnya, Komisi Hukum sebaiknya segera merampungkan proses uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih lima pimpinan KPK yang baru. "Presidium Relawan Indonesia Bersatu adalah bagian daripada organ relawan Jokowi yang kemarin ikut berjuang dalam sukses pilpres 2019," kata dia.

    Risman juga menyebut bahwa pendukung Jokowi banyak ditangkap KPK semasa pemilihan presiden 2019. Namun dia tak merinci siapa saja yang dia maksud. "Hampir semua teman-teman kami yang propemerintah ditangkapi KPK, berarti ada upaya pesan sponsor tersebut," kata dia.

    Pimpinan dan pegawai komisi antirasuah menutup tulisan "KPK" dengan kain hitam sebagai bentuk protes atas upaya pelemahan KPK. Upaya-upaya ini, dua di antaranya adalah masuknya capim-capim KPK yang diduga pernah terlibat melemahkan KPK serta rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.