Soal Revisi UU KPK, Tsamara PSI: Bisa Lumpuhkan KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tsamara Amanty/Resmi Daftar Caleg 2019, di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, 26 Oktober 2017. (Harmani/Tempo)

    Tsamara Amanty/Resmi Daftar Caleg 2019, di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, 26 Oktober 2017. (Harmani/Tempo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Tsamara Amany tegas menolak revisi UU KPK yang dinilainya menjadi pintu untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    "Setelah membaca draft revisi, saya semakin yakin bahwa bisa melumpuhkan KPK. Berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang membutuhkan pemerintahan yang bersih," kata Tsamara melalui keterangan tertulis pada Minggu, 8 September 2019.

    Tsamara Amany bersama partainya juga menduga ide DPR merevisi UU KPK hanya bertujuan untuk menjadikan KPK sebatas lembaga pencegahan yang tak memiliki taring. Dia pun berandai-andai jika partainya lolos di parlemen, dia yakin partai yang diketuai oleh Grace Natalie itu bisa melawan.

    "Kalau kami berada di DPR, pasti kami dengan tegas akan lawan segala upaya tersebut," katanya.

    Lebih lanjut Tsamara mengatakan, Konsep Dewan Pengawas dalam naskah RUU KPK sangat absurd karena akan diberi kewenangan untuk menyetujui penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan.

    "Dewan Pengawas dipilih oleh DPR. Ini berbahaya karena bisa memunculkan kecurigaan terkait independensi KPK nantinya," katanya

    Meski begitu, Tsamara mengaku awalnya PSI berpikir revisi terbatas untuk membuat KPK lebih transparan. "Tapi kami sadar bahwa upaya pelemahan lebih kental di sini. Revisi RUU KPK harus ditolak," katanya.

    Sebelumnya politikus PSI Surya Tjandra mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyetujui adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Dewan Pengawas yang menjadi salah satu poin dalam revisi UU KPK. Pemberlakuan SP3 disarankan ada untuk mengingatkan bahwa pimpinan, pegawai, dan penyidik KPK adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

    “Penetapan seseorang sebagai  tersangka mestinya bisa dibatalkan karena fakta hukum yang lebih kuat yang didapatkan di kemudian hari,” kata Surya Tjandra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 September 2019. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.