TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati meminta publik untuk mencatat partai politik dan anggota DPR pengusung revisi UU KPK. Menurut Asfina, dari rangakaian keganjilan yang memuakkan ini, YLBHI ingin publik memperhatikan anggota DPR dan partai politik yang telah mengkhianati amanat rakyat dalam pemberantasan korupsi dan mengkhianati Ketetapan MPR mengenai penghapusan korupsi.
"Kita harus memberi hukuman untuk tidak memilih anggota DPR dan parpol macam ini," kata Asfinawati di Kantor ICW, Jakarta, Minggu, 8 September 2019.
Menurut Asfinawati saat ini DPR tengah mempertontonkan korupsi politik. Ketika korupsi masih menjadi bagian pelayanan publik dan aktor politiknya adalah koruptor, maka seluruh kebijakan negara bersifat koruptif.
"Dan sulit mengeluarkan bangsa ini dari korupsi. Kami khawatir korupsi politik akan kembali lagi seperti sebelum Orde Baru," katanya.
Lebih lanjut Asfina mengatakan dokumen yang pernah dikeluarkan DPR sudah menyatakan bahwa Indonesia harus keluar dari korupsi politik. Indonesia menjadi miskin karena korupsi politik yang telah mengakar.
Untuk itu, Asfinawati menegaskan satu-satunya cara untuk menahannya adalah Indonesia harus memiliki presiden, yang dicatat rakyat dan sejarah, apakah dia mengambil kebijakan untuk mendukung pemberantasan korupsi. "Atau justru melemahkan? Atau berda di sisi koruptor?" kata Asfinawati.
HALIDA BUNGA FISANDRA
